REPUBLIKA.CO.ID., ANKARA -- Yunani tidak mengakui komunitas Turki yang tinggal di Trakia Barat sebagai etnis minoritas, sehingga melanggar perjanjian internasional utama, kata Menteri Luar Negeri Turkiye Mevlut Cavusoglu pada Kamis (8/12/2022).

"Yunani terus melanggar Perjanjian Lausanne dan hak asasi manusia minoritas Turki. Saudara-saudara kita di Trakia Barat tidak pernah dan tidak akan pernah sendirian!" kata Cavusoglu di Twitter.

Pernyataan Cavusoglu muncul setelah dia bertemu dengan anggota dewan penasihat Minoritas Turki Trakia Barat di ibu kota Turki, Ankara.

Wilayah Trakia Barat - terletak di dekat perbatasan timur laut Yunani dengan Turki - adalah rumah bagi minoritas Muslim Turki sekitar 150 ribu jiwa.

Cavusoglu juga membagikan daftar praktik diskriminatif yang dilakukan Yunani terhadap komunitas Turki, termasuk mencegah mereka menggunakan kata "Turkiye" atau "Turki" sebagai nama sekolah dan yayasan mereka, serta melarang mereka memilih perwakilan agama mereka sendiri.

Hak-hak orang Turki di Trakia Barat dijamin di bawah Perjanjian Lausanne 1923. Tetapi selama beberapa dekade, situasinya telah memburuk secara serius, di mana Yunani menolak untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.

Turki telah lama mengkritik Yunani karena merampas hak dan kebebasan dasar minoritas Muslim Turki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika