REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan di ibu kota Bangladesh, Dhaka menuntut pengunduran diri Perdana Menterinya, Sheikh Hasina selama akhir pekan lalu. Massa juga menyerukan pembubaran parlemen untuk membuka jalan bagi pemilihan umum (pemilu) baru dalam protes yang terus meluas di negara tersebut.
Protes massal di ibu kota itu diorganisir oleh oposisi Bangladesh Nationalist Party/Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang menuduh Hasina gagal mengatasi kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup. Hasina menanggapi aksi demo dengan menyebut para pemimpin oposisi pemicu teroris. Ia juga memperingatkan warganya untuk tidak membiarkan BNP kembali berkuasa.
Beberapa penangkapan dilakukan menjelang protes akhir pekan lalu. Polisi menangkap dua pemimpin BNP termasuk sekretaris jenderal partai Mirza Alamgir. Pihak berwenang mengatakan Alamgir menghadapi dakwaan, tanpa memberikan informasi lebih lanjut.
Setidaknya satu orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi pada Rabu lalu. Pasukan keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan orang yang berkumpul di depan kantor BNP di Dhaka.
Menteri Informasi dan Penyiaran Bangladesh, Hasan Mahmud mengatakan, pria yang tewas diyakini meninggal setelah terluka oleh bom molotov yang dibuat para aktivis. Hasan Mahmud menyalahkan BNP karena menciptakan kekacauan.
Komisi Pemilihan Bangladesh belum mengumumkan tanggal pemilihan umum berikutnya. Pemilu dijadwalkan pada akhir 2023.
Partai Liga Awami Bangladesh dipimpin oleh Hasina (75 tahun) dan partai tersebut telah berkuasa sejak 2009. Hasina memenangkan masa jabatan ketiga berturut-turut sebagai Perdana Menteri pada 2018 dalam pemilihan nasional yang dirusak oleh kekerasan mematikan dan tuduhan kecurangan surat suara.
Direktur Asia Selatan di Human Right Watch, meenakshi Ganguly mengkritik tanggapan pemerintah terhadap protes yang selama ini terjadi. "Pemerintah yang berkepentingan harus secara terbuka meminta perdana menteri untuk mengizinkan warga Bangladesh terlibat secara bebas dalam kegiatan politik damai,” katanya seperti dikutip laman CNN International, Senin (12/12/2022).
"Sheikh Hasina harus menerima tantangan pemerintahan demokratis, bukan penyalahgunaan otoriter," ujarnya menambahkan.
Sementara itu Duta Besar AS untuk Bangladesh Peter D Haas mengatakan dalam sebuah pernyataan Kamis lali bahwa kedutaan prihatin dengan laporan intimidasi dan kekerasan politik. AS mendesak pihak berwenang untuk menyelidiki dan melindungi kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika