REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Diplomat-diplomat PBB mengatakan Iran kemungkinan akan dikeluarkan dari Entitas PBB untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan atau U.N Women. Sebab kebijakannya bertolak belakang dengan hak-hak perempuan remaja dan dewasa.
Namun beberapa negara diperkirakan akan abstain dalam pemungutan suara yang memutuskan hal itu. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) akan menggelar pemungutan suara yang didorong Amerika Serikat (AS).
"(Untuk) segera mengeluarkan Republik Islam Iran dari Komisi Status Perempuan untuk periode 2022 sampai 2026."
Komisi Status Perempuan yang terdiri dari 45 negara anggota menggelar rapat tahunan setiap bulan Maret. Badan ini bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Pejabat AS mengatakan dukungan untuk menyikirkan Iran "terus tumbuh." Iran, 17 negara lainnya dan Palestina mengirimkan surat ke ECOSOC pada Senin (12/12/2022) kemarin.
"Tidak diragukan lagi (pemungutan suara) itu akan menciptakan preseden yang tak bisa diterima yang mencegah Negara Anggota dengan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda untuk berkontribusi dalam komisi semacam ini," kata mereka dalam surat itu.
Surat tersebut mengajak negara-negara anggota untuk menolak resolusi yang diajukan AS untuk menghindari "tren baru mengeluarkan kedaulatan dan negara yang terpilih dengan sah dari sistem internasional mana pun, bahkan jika dianggap tidak nyaman dan mayoritas dapat mengamankan manuver semacam ini."
Hanya lima penandatangan surat tersebut yang merupakan anggota ECOSOC dan dapat memberikan suara.
Pada Senin lalu Iran menggantung seorang pria yang diduga membunuh dua petugas keamanan. Eksekusi kedua dalam satu pekan dalam gelombang unjuk rasa memprotes pemerintahan teokrasi Iran.
Gelombang unjuk rasa pecah tiga bulan yang lalu setelah kematian perempuan Kurdi berusia 22 tahun, Mahsa Amini di tahanan polisi moral. Ia ditahan karena pakaiannya dianggap tidak sesuai peraturan pemerintah.
Unjuk rasa yang berubah menjadi dorongan revolusi menimbulkan tantangan terberat bagi pemerintahan syiah Iran. Pemerintahan ulama menyalahkan asing dan agen-agen mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika