REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) telah menyetujui paket dukungan keuangan selama 46 bulan senilai 3 miliar dolar AS untuk Mesir. Pejabat senior IMF mengatakan, paket ekonomi ini termasuk pergeseran permanen ke nilai tukar yang fleksibel.
Mesir menegosiasikan pinjaman selama tujuh bulan karena kejatuhan ekonomi akibat perang di Ukraina yang membawa kekurangan mata uang asing ke depan. Sesaat sebelum perang, bank sentral Mesir memberlakukan persyaratan surat kredit wajib, yang menyebabkan penurunan tajam dalam impor dan penumpukan barang di pelabuhan.
"Kami tahu bahwa bank sentral tidak melakukan intervensi untuk menyuntikkan cadangan ke pasar valuta asing sejak kami mencapai kesepakatan tingkat staf. Tapi kami juga tahu bahwa tunggakan impor belum diselesaikan," kata Kepala Misi IMF untuk Mesir Ivanna Vladkova Hollar, dilansir Reuters, Selasa (20/12/2022).
Ketika kesepakatan tingkat staf untuk Fasilitas Dana Perpanjangan IMF diumumkan pada Oktober, Mesir menyampaikan bakal menghapus persyaratan tersebut pada akhir Desember. Pound dibiarkan turun tajam dari 19,7 pound terhadap dolar, tetapi sejak awal November telah melemah secara bertahap menjadi 24,7.
Setelah persyaratan surat kredit itu dicabut, Hollar berharap volatilitas harian dalam nilai tukar dapat serupa dengan volatilitas yang diamati dalam rezim nilai tukar yang benar-benar mengambang.
"Kami akan melihat dengan sangat dekat bagaimana pasar FX berfungsi, yang kemudian akan memberi kami kemampuan untuk berbicara dengan otoritas dan dewan kami mengenai apakah yang kami lihat benar-benar konsisten dengan rezim nilai tukar yang fleksibel," kata dia.
Dia juga menyebutkan, pencairan sekitar 347 juta dolar AS di bawah program tersebut harus tersedia untuk Mesir pada pekan ini. IMF telah mengatakan program baru itu harus mengkatalisasi pendanaan tambahan sekitar 14 miliar dolar AS dari negara-negara Teluk dan sumber-sumber lain, dan membayangkan penerapan reformasi struktural yang luas untuk mengurangi jejak negara.
Ekonom mengatakan, salah satu alasan Mesir kesulitan menarik investasi meskipun berulang kali program IMF dan rencana reformasi, adalah peran penting negara dan militer dalam ekonomi.
Hollar menilai, kebijakan kepemilikan negara, yang akan segera disetujui oleh Mesir dan dimaksudkan untuk membatasi bagian-bagian ekonomi yang terbuka untuk investasi swasta, akan menjadi dokumen penting pertama yang dibutuhkan untuk dapat mengembangkan rencana aksi yang lebih konkret.
"Langkah-langkah untuk mendorong sektor swasta bisa menjadi tindakan awal yang harus diambil sebelum pencairan IMF di masa depan," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
