REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Turki pada Rabu menyuarakan keprihatinan mereka atas keputusan Taliban yang melarang perempuan di Afghanistan berkuliah. Turki sedih atas keputusan itu.

"Kami sedih serta prihatin dengan larangan pendidikan bagi mahasiswi oleh(kementerian) pendidikan di Afghanistan," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki.

Pihak KemenluTurki menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi fundamental yang harusnya dimanfaatkan oleh semua orang tanpa diskriminasi atas dasar kesetaraan. Tidak ada seorang pun yang boleh merampas hak tersebut.

Kemenlu Turki meminta otoritas Afghanistan agar meninjau kembali keputusan tersebut dan mengambil sejumlah langkah yang diperlukan terkait hal itu.

Kementerian Pendidikan Tinggi Taliban mengumumkan larangan pendidikan universitas bagi kaum perempuan yang segera berlaku pada Selasa dan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kondisi itu semakin menjauhkan kaum perempuan dari kehidupan publik.

Keputusan itu diumumkan setelah rapat pemerintah.  Sebuah surat yang dibagikan oleh juru bicara Kementerian Pendidikan Tinggi, Ziaullah Hashmi, mengatakan kepada universitas swasta dan negeri untuk menerapkan larangan tersebut sesegera mungkin. Hashmi mengunggah surat itu di Twitter dan mengonfirmasi isinya dalam sebuah pesan kepada The Associated Press tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Keputusan tersebut akan menghalangi upaya Taliban untuk mendapatkan pengakuan dari calon donor internasional pada saat Afghanistan  terperosok dalam krisis kemanusiaan yang memburuk. 

Komunitas internasional telah mendesak para pemimpin Taliban untuk membuka kembali sekolah, dan memberikan hak kepada perempuan di ruang publik. Larangan masuk universitas terjadi beberapa minggu setelah para siswa perempuan Afghanistan mengikuti ujian kelulusan sekolah menengah atas.

 “Saya tidak bisa memenuhi impian saya, harapan saya.  Semuanya menghilang di depan mata saya dan saya tidak bisa berbuat apa-apa," kata seorang mahasiswa jurnalistik dan komunikasi tahun ketiga di Universitas Nangarhar yang berbicara dengan syarat anonim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika