REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Menteri Pendidikan Tnggi di bawah pemerintahan Taliban, Nida Mohammad Nadim, pada Kamis (22/12/2022) membela keputusannya untuk melarang perempuan mengakses perguruan tinggi. Keputusan kontroversial ini telah memicu reaksi global.
Nadim mengatakan, larangan yang dikeluarkan awal pekan ini diperlukan untuk mencegah percampuran gender di universitas. Dia meyakini beberapa mata pelajaran yang diajarkan di kampus melanggar prinsip-prinsip Islam. Dia mengatakan larangan itu berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Dalam sebuah wawancara dengan televisi Afghanistan, Nadim menolak kecaman internasional yang meluas, termasuk dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Turki dan Qatar. Nadim mengatakan, orang asing harus berhenti mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan.
Nadim merupakan mantan gubernur provinsi, kepala polisi dan komandan militer. Nadim diangkat menjadi menteri oleh pemimpin tertinggi Taliban pada Oktober. Sebelumnya, dia berjanji untuk menghapus sekolah sekuler.
Nadim menentang pendidikan perempuan. Dia berpendapat perempuan yang mengenyam pendidikan bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Afghanistan. Alasan lain Nadim melarang perempuan mengakses pendidikan tinggi adalah mereka tidak mematuhi aturan berpakaian dan mempelajari mata pelajaran serta kursus tertentu.
Nadim menambahkan, pemerintahan Taliban sedang berupaya untuk memperbaiki masalah tersebut. Menurutnya, universitas akan dibuka kembali untuk perempuan setelah beberapa masalah diselesaikan.
“Kami mengatakan kepada gadis-gadis untuk memakai jilbab yang benar, tetapi mereka tidak melakukannya dan mereka mengenakan gaun seperti mereka akan pergi ke upacara pernikahan,” kata Nadim.
“Para perempuan belajar tentang pertanian dan teknik, tetapi ini tidak sesuai dengan budaya Afghanistan. Anak perempuan harus belajar, tetapi tidak di bidang yang bertentangan dengan Islam dan kehormatan Afghanistan," ujar Nadim.
Sebelumnya menteri luar negeri dari kelompok negara G7 mendesak Taliban untuk mencabut larangan tersebut. Mereka memperingatkan bahwa penganiayaan gender dapat menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Kebijakan Taliban yang dirancang untuk menghapus perempuan dari kehidupan publik akan berdampak pada bagaimana negara kita terlibat dengan Taliban," ujar pernyataan bersama para menteri luar negeri G7.
Baca juga : PBB: Taliban Tolak Dialog untuk Pemerintahan yang Inklusif di Afghanistan
Klik halaman selanjutnya!
Ikuti Whatsapp Channel Republika