REPUBLIKA.CO.ID,MOSKOW -- Juru bicara Majelis Rendah Parleman Rusia atau Duma Vyacheslav Volodin mengatakan, lembaga negara itu sedang menyiapkan Undang-Undang (UU) untuk memperkenalkan pajak yang lebih tinggi bagi orang-orang yang telah meninggalkan negara itu. Fenomena ini berusaha menyoroti kondisi ketika banyak warga Rusia yang pergi meninggalkan negara itu sejak perang di Ukraina pada Februari.

"Adalah benar untuk membatalkan preferensi bagi mereka yang telah meninggalkan Federasi Rusia dan memperkenalkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk mereka," tulis Volodin di aplikasi perpesanan Telegram.

"Kami sedang mengerjakan perubahan yang sesuai dengan undang-undang," ujarnya.

Jumlah orang Rusia yang pergi sejak awal perang tidak ada data resmi. Namun, pada awal Oktober, beberapa media lokal telah melaporkan, bahwa sebanyak 700 ribu orang telah melarikan diri.

Kepergian ribuan orang ini setelah pengumuman tentang upaya mobilisasi militer pada September. Usai pengumuman Presiden Vladimir Putin  yang memanggil sebanyak 300 ribu warga laki-laki cukup umur untuk berperang, banyak warga yang memutuskan untuk pergi. Pemerintah menolak angka laporan media-media tersebut.

"Sangat bisa dimengerti mengapa mereka melarikan diri. Mereka yang menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan telah kembali. Selebihnya harus mengerti: sebagian besar masyarakat tidak mendukung tindakan mereka dan percaya bahwa mereka mengkhianati negara, kerabat, dan temannya," kata Volodin.

Pajak penghasilan pribadi Rusia sebesar 13 persen dipotong secara otomatis oleh pemberi pekerjaan. Menurut Layanan Pajak Federal Rusia, warga Rusia yang bekerja di luar negeri yang merupakan wajib pajak harus membayar pajak secara mandiri. 

Sumber: https://www.reuters.com/world/europe/duma-prepares-higher-taxation-russians-who-left-country-speaker-2022-12-25/

Ikuti Whatsapp Channel Republika