REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Lebih dari 1.000 veteran senior angkatan udara Israel, termasuk mantan kepala staf Israel, pada Senin (26/12/2022) mendesak pejabat tinggi hukum untuk bersikap tegas terhadap pemerintahan baru. Dalam sebuah surat kepada kepala Mahkamah Agung Israel dan pejabat tinggi lainnya, mereka mengatakan, aliansi partai agama dan ultranasionalis mengancam masa depan Israel. Surat itu disampaikan beberapa hari sebelum pemerintahan baru dilantik.
“Kami datang dari semua lapisan masyarakat dan dari seluruh spektrum politik. Kesamaan yang kita miliki saat ini adalah ketakutan bahwa negara demokratis Israel dalam bahaya," ujar isi surat tersebut.
Dalam surat itu, para veteran menyebut pejabat hukum merupakan "garis pertahanan terakhir". Mereka memohon agar pejabat hukum melakukan segala upaya untuk menghentikan bencana yang mempengaruhi negara.
Di antara hampir 1.200 penandatanganan surat itu adalah Dan Halutz, yang menjabat sebagai panglima militer dari 2005-2007, kemudian mentan komandan angkatan udara Avihu Ben-Nun, dan mantan kepala intelijen militer, Amos Yadlin. Ketiganya adalah mantan pilot pesawat tempur.
Mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama mitranya dari kelompok ultra-Ortodoks dan sayap kanan merebut mayoritas parlemen dalam pemilihan pada 1 November. Netanyahu telah mencapai sejumlah kesepakatan yang akan memberikan otoritas kepada sayap kanan kendali di kepolisian nasional dan pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Netanyahu diperkirakan akan kembali menjabat sebagai kepala pemerintahan barunya pada Kamis (29/12/2022) mendatang. Pemerintahan baru Israel mempromosikan undang-undang untuk mengizinkan seorang politisi yang di penjara karena terjerat kasus suap untuk melayani negara sebagai menteri Kabinet. Mereka juga mempromosikan serangkaian perubahan dalam sistem hukum yang akan melemahkan peradilan dan berpotensi membatalkan tuntutan pidana terhadap Netanyahu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
