REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Taiwan akan memperpanjang wajib militer menjadi satu tahun mulai 2024. Sebelumnya kegiatan itu hanya berdurasi empat bulan tetapi meningkatnya ancaman yang dihadapi dari China membuat pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen melakukan perubahan.
"Selama Taiwan cukup kuat, itu akan menjadi rumah demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia, dan tidak akan menjadi medan perang," kata Tsai dalam konferensi pers yang mengumumkan keputusan untuk memperpanjang masa wajib militer pada Selasa (27/12/2022).
Langkah itu telah ditandai dengan baik dan dilakukan ketika China meningkatkan tekanan militer, diplomatik, dan ekonomi terhadap Taiwan untuk menegaskan klaim kedaulatannya. Tsai mengatakan, Taiwan menginginkan perdamaian tetapi harus mampu mempertahankan diri.
Tsai mengaku, sistem militer saat ini, termasuk cadangan pelatihan, tidak efisien dan tidak cukup untuk mengatasi ancaman militer China yang meningkat, terutama jika meluncurkan serangan cepat di pulau itu. "Taiwan ingin memberi tahu dunia bahwa antara demokrasi dan kediktatoran, kami sangat percaya pada demokrasi. Antara perang dan damai, kami menuntut perdamaian. Mari kita tunjukkan keberanian dan tekad untuk melindungi tanah air kita dan mempertahankan demokrasi," ujarnya.
Peserta wajib militer akan menjalani pelatihan yang lebih intensif, termasuk latihan menembak, instruksi tempur yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat (AS), dan mengoperasikan senjata yang lebih kuat. Mereka akan belajar mengoperasikan penggunaan rudal anti-pesawat Stinger dan rudal antitank.
Taiwan telah mengeluhkan keterlambatan pengiriman senjata AS tahun ini, termasuk Stingers. Namun Tsai mengatakan, situasinya membaik setelah berdiskusi dengan Washington.
Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan, wajib militer akan ditugaskan untuk menjaga infrastruktur utama, memungkinkan pasukan reguler untuk merespons lebih cepat jika ada upaya serangan dari China. Tsai mengatakan, beberapa hal telah dipelajari dari perang yang telah dimasukkan ke dalam reformasi pertahanan Taiwan. Dia mencatat bahwa kemampuan Ukraina untuk menahan pasukan Rusia yang jauh lebih besar telah memberikan waktu kepada masyarakat internasional untuk memberikan bantuan.
Kedutaan de facto AS di Taiwan menyambut baik pengumuman reformasi wajib militer. “Komitmen AS terhadap Taiwan dan langkah-langkah yang diambil Taiwan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan diri berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan di dalam kawasan,” kata Institut Amerika di Taiwan.
Tapi perpanjangan masa wajib militer ini masih lebih pendek dari yang diamanatkan di Korea Selatan yang berhadapan dengan Korea Utara. Korsel menerapkan durasi wajib militer selama 18 bulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
