Rabu 28 Dec 2022 13:44 WIB

Palestina akan Lakukan Terobosan dalam Hadapi Krisis 2023

Palestina tempuh sejumlah kebijakan untuk antisipasi krisis 2023

Rep: Umar Mukhtar / Red: Nashih Nashrullah
Warga Palestina berbelanja (ilustrasi). Palestina tempuh sejumlah kebijakan untuk antisipasi krisis 2023
Foto: AP/Khalil Hamra
Warga Palestina berbelanja (ilustrasi). Palestina tempuh sejumlah kebijakan untuk antisipasi krisis 2023

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Palestina akan melakukan terobosan pada 2023 mendatang untuk menghadapi krisis keuangan yang telah merugikan ekonomi negara dan para pegawai negeri selama 2022 ini. Tahun ini bagi Palestina adalah tahun yang penuh rasa sakit. 

"Tahun 2022 penuh dengan rasa sakit. Lebih dari 220 orang Palestina dibunuh tentara Israel, lebih dari 9.000 terluka, 6.500 ditahan, 832 bangunan dihancurkan, dan 13 ribu pohon zaitun dicabut," kata Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh, seperti dilansir Wafa, Selasa (27/12/2022). 

Baca Juga

Shtayyeh menyadari, tahun ini Palestina menghadapi krisis yang kompleks. Ekonomi negara dan anggaran keuangannya rontok akibat penurunan bantuan internasional yang signifikan. 

Terlebih, Israel terus melanjutkan pemotongan dan melakukan pembajakan atas aset Palestina. Belum lagi dampak pandemi dan perang Ukraina. 

"Kami mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dibandingkan dengan banyak negara, karena kami mencapai pertumbuhan 3,6 persen. Tingkat investasi meningkat 15,3 persen. Kontribusi industri terhadap produk domestik bruto meningkat menjadi 11 persen. Pangsa pertanian naik menjadi 6,2 persen. Ekspor meningkat 7,3 persen dan impor 16,9 persen," kata dia. 

Shtayyeh juga menunjukkan bahwa pengangguran di Tepi Barat menurun dari 19 persen ketika dia mengambil alih pemerintahan, menjadi 12,6 persen hari ini. 

Namun pengangguran di Jalur Gaza tetap tinggi yaitu pada 46,6 persen, karena 16 tahun blokade yang dilancarkan Israel. 

Berbagai langkah, lanjut Shtayyeh, telah diambil untuk mengatasi inflasi dan memberikan dukungan untuk mencegah kenaikan harga. 

Meskipun kinerja ekonomi membaik, defisit anggaran tetap terjadi karena penurunan bantuan internasional dan pemotongan keuangan yang dilakukan Israel dari pendapatan pajak Palestina. 

Shtayyeh berterima kasih kepada para pegawai publik atas pengertian dan kesabaran mereka setelah menerima pemotongan gaji 20 persen selama lebih dari setahun. 

Ini membantu dalam menghadapi krisis keuangan pemerintahannya. Ia pun berharap aliran bantuan internasional, terutama bantuan dari negara-negara Arab, akan kembali pulih pada tahun depan untuk mengatasi tahap sulit tersebut. 

Baca juga: 5 Fakta Seputar Nabi Isa yang akan Kembali Bangkit Pertanda Datangnya Kiamat

Di sisi lain, Shtayyeh mengatakan, sektor swasta memainkan perannya dalam berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Perbankan juga berada dalam keadaan stabil dan ini menunjukkan kekuatan sektor perbankan Palestina. 

"Kami akan melakukan reformasi mendasar dalam layanan kesehatan, pendidikan, dan hukum yang mengatur ekonomi, dan akan menghadapi tindakan pendudukan yang membatasi kendali kami atas sumber daya nasional kami. Kita semua tahu bahwa pertempuran kita dengan pendudukan adalah pertempuran politik dan solusi untuk konflik itu adalah politik, bukan ekonomi atau lainnya," tegasnya. 

Dia menyatakan, ancaman pemerintah Israel sayap kanan berikutnya yang didominasi oleh anggota rasis dan fasis tidak akan membuat Palestina gentar. Rakyat Palestina mampu menghadapi ancaman ini. "Dunia mendukung kami, meskipun disibukkan dengan isu-isu yang muncul," kata Shtayyeh.  

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement