REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pemerintah Israel yang dipimpin Benjamin Netanyahu menempatkan perluasan permukiman Tepi Barat di urutan teratas daftar prioritasnya pada Rabu (28/12/2022). Ketetapan ini muncul dalam pedoman kebijakan pemerintah baru yang dirilis Partai Likud yang dipimpin Netanyahu.

Dalam pedoman itu, sosok yang akan dilantik sebagai perdana menteri Israel pada Kamis (29/12/2022), akan memajukan dan mengembangkan permukiman di semua bagian tanah Israel di Galilea, Negev, Dataran Tinggi Golan, dan Yudea dan Samaria. Nama-nama wilayah tersebut merujuk pada wilayah pendudukan Tepi Barat dalam Alkitab.

Komitmen tersebut dapat membuat pemerintah baru berselisih dengan sekutu terdekatnya termasuk Amerika Serikat (AS) yang menentang pembangunan permukiman di wilayah pendudukan.  Keputusan itu pun akan semakin melanggar ketetapan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menilai permukiman Israel di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal dan menjadi penghalang perdamaian dengan Palestina.

Pemerintahan baru Netanyahu kini terdiri dari partai-partai ultra-Ortodoks, faksi religius ultranasionalis, dan partai Likud miliknya.  Beberapa sekutu utama Netanyahu, termasuk sebagian besar partai Religious Zionism adalah pemukim ultranasionalis Tepi Barat.

Menteri Keuangan yang akan datang Bezalel Smotrich mengatakan dalam opini yang diterbitkan oleh Wall Street Journal// pada Rabu, bahwa tidak akan ada perubahan status politik atau hukum Tepi Barat, bertentangan dengan advokasi aneksasi seluruh wilayah selama bertahun-tahun. Dia melontarkan kritik pada pemerintahan militer yang ceroboh dalam mengelola urusan sipil untuk pemukim Israel, termasuk dirinya sendiri.

Smotrich diatur untuk mengambil kendali atas pemerintahan militer di wilayah pendudukan Tepi Barat sebagai peran keduanya di pemerintahan. Posisi tersebut baru dibuat dalam lingkup  Kementerian Pertahanan.

Mitra-mitra Netanyahu dalam pemerintahan kali ini mencari reformasi kebijakan luas. Upaya yang dilakukan dengan mengasingkan sebagian besar masyarakat Israel, meningkatkan ketegangan dengan Palestina, dan menempatkan negara itu pada jalur yang bertentangan dengan AS dan Yahudi Amerika.

Pedoman pemerintah baru juga menyebutkan, bahwa aturan yang didefinisikan secara longgar yang mengatur tempat-tempat suci akan tetap sama. Aturan ini termasuk tempat suci di Yerusalem yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount dan bagi Muslim sebagai kompleks Masjid Al-Aqsa, akan tetap sama.

Salah satu anggota koalisi Netanyahu Itamar Ben-Gvir dan politisi Religious Zionism  lainnya telah menyerukan agar "status quo" diubah. Upaya ini untuk memungkinkan Yahudi dapat masuk di situs tersebut, sebuah langkah yang berisiko mengobarkan ketegangan dengan Palestina. Status situs tersebut adalah pusat emosi dari konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika