REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Pemerintah China mengkritik keputusan Taiwan memperpanjang masa wajib militer bagi warganya dari sebelumnya empat bulan menjadi satu tahun. Taipei akan mulai memberlakukan peraturan baru tersebut pada 2024.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cgina Wang Wenbin mengatakan, dengan memperpanjang masa wajib militer, Taiwan telah menggunakan rakyatnya sebagai “umpan meriam”.
“Berjuang untuk tugas besar mencapai reunifikasi nasional sangat signifikan, mati untuk kegiatan separatis kemerdekaan Taiwan sama sekali tidak berharga. Kami percaya warga Taiwan sangat berprinsip, mereka tidak akan dijadikan umpan meriam oleh pasukan separatis kemerdekaan Taiwan," ucap Wang dalam konferensi pers regular, Rabu (28/12/2022).
Pada Selasa (27/12/2022) lalu, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengumumkan bahwa Taiwan akan memperpanjang masa wajib militer bagi warganya dari empat bulan menjadi satu tahun mulai 2024. Peserta wajib militer bakal menjalani pelatihan lebih intensif, termasuk latihan menembak. Mereka pun akan belajar mengoperasikan senjata berat, seperti rudal anti-pesawat Stinger dan rudal anti-tank.
Menurut Kementerian Pertahanan Taiwan, nantinya para peserta wajib militer akan ditugaskan menjaga infrastruktur militer utama. Dengan demikian, pasukan regular Taiwan dapat merespons lebih cepat jika terdapat serangan dari China.
China diketahui mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya. Namun Taiwan berulang kali menyatakan bahwa ia adalah negara merdeka dengan nama Republik China. Taiwan selalu menegaskan Beijing tidak pernah memerintahnya dan tidak berhak berbicara atas namanya. Situasi itu membuat hubungan kedua belah pihak dibekap ketegangan dan berpeluang memicu konfrontasi.
Pemerintah China mengatakan, mereka mempunyai ketenangan dan kesabaran untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya suatu saat nanti. Beijing mengklaim, sebagian besar warga Taiwan menentang kemerdekaan dan menghendaki agar pulau tersebut bergabung bersama Negeri Tirai Bambu.
“Berkenaan dengan penyelesaian masalah Taiwan dan mewujudkan unifikasi China yang utuh, kami memiliki ketenangan strategis serta kesabaran historis, dan kami juga penuh percaya diri,” kata Qiu Kaiming, seorang pejabat China yang menangani hubungan dengan Taiwan, 21 September lalu, dilaporkan Bloomberg.
Menurut Qiu, masyarakat Taiwan pun menginginkan terjadinya unifikasi dengan China daratan. Dia turut mengklaim bahwa sebagian besar warga Taiwan menentang ide kemerdekaan pulau tersebut. “Semakin banyak rekan Taiwan menyadari masa depan Taiwan terletak pada penyatuan nasional,” ucapnya.
Pernyataan Qiu bertentangan dengan jajak pendapat yang dilakukan pemerintah Taiwan pada Agustus lalu. Dalam survei tersebut terungkap, sekitar dua pertiga responden memandang China tidak ramah kepada mereka. Itu merupakan tingkat tertinggi dalam lebih dari dua dekade. Lebih dari seperempat responden menyatakan mendukung gagasan kemerdekaan. Sementara kurang dari 10 persen mendukung penyatuan atau unifikasi di beberapa titik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika