Kamis 29 Dec 2022 18:45 WIB

Pemerintahan Baru Israel Mulai Bekerja 

Pemerintahan baru Netanyahu prioritaskan perluasan permukiman di Tepi Barat.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Friska Yolandha
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Foto: AP Photo/ Maya Alleruzzo
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Benjamin Netanyahu kembali menjabat sebagai perdana menteri Israel pada Kamis (29/12/2022). Netanyahu menggandeng mitra dari partai ultranasionalis untuk membetuk koalisi.

Pemerintahan baru Netanyahu telah berjanji untuk memprioritaskan perluasan permukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat. Termasuk memberikan subsidi besar-besaran kepada ultra-Ortodoks sebagai sekutu, dan mendorong reformasi besar-besaran sistem peradilan yang dapat membahayakan institusi demokrasi Israel.

Baca Juga

“Saya mendengar teriakan terus-menerus dari oposisi tentang akhir negara dan demokrasi,” kata Netanyahu setelah naik podium di parlemen menjelang pengambilan sumpah resmi pemerintah pada Kamis sore. 

Pidatonya berulang kali disela oleh ejekan dari oposisi. Bahkan ada berteriak, "lemah" ketika Netanyahu berpidato.

"Anggota oposisi; kalah dalam pemilihan bukanlah akhir dari demokrasi, ini adalah inti dari demokrasi," kata Netanyahu.

Netanyahu adalah perdana menteri terlama Israel. Dia menjabat dari 2009 hingga 2021. Dia digulingkan dari jabatannya pada tahun lalu setelah menemui jalan buntu dari empat kali pemilihan. Koalisi delapan partai bersatu untuk menentang pemerintahan Netanyahu saat dia diadili karena kasus korupsi.

Koalisi itu pecah pada Juni. Netanyahu beserta sekutu ultranasionalis dan ultra-Ortodoks mendapatkan mayoritas kursi di parlemen dalam pemilihan November.

Netanyahu memimpin pemerintahan yang terdiri dari partai ultranasionalis agama garis keras yang didominasi oleh pemukim Tepi Barat, dua partai ultra-Ortodoks, dan Partai Likud yang nasionalis.

Sekutu Netanyahu mendorong perubahan dramatis yang dapat mengasingkan sebagian besar masyarakat Israel. Termasuk meningkatkan risiko konflik dengan Palestina, dan menempatkan Israel pada jalur yang bertentangan dengan beberapa pendukung terdekatnya, termasuk Amerika Serikat dan komunitas Yahudi Amerika.

Pemerintahan Netanyahu menyatakan bahwa, orang-orang Yahudi memiliki hak eksklusif dan tak terbantahkan atas keseluruhan wilayah Israel dan Palestina. Orang-orang Yahudi juga akan memajukan pembangunan permukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat, serta melegalkan pemukiman Yahudi dan  komitmen untuk mencaplok seluruh wilayah Palestina.  

Pemerintahan Netanyahu sebelumnya telah menjadi pendukung kuat perusahaan di permukiman Israel di Tepi Barat. Hal itu diperkirakan akan meningkat pesat di bawah pemerintahan baru.

 

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement