REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Benjamin Netanyahu akan kembali menjabat sebagai pemimpin pemerintahan paling religius dan ultranasionalis dalam sejarah Israel pada Kamis (29/12/2022). Dia bersumpah untuk menerapkan kebijakan yang dapat menyebabkan kekacauan domestik dan regional serta mengasingkan sekutu terdekat negara itu.
“Saya mendengar teriakan terus-menerus dari oposisi tentang akhir negara dan demokrasi,” kata Netanyahu setelah naik podium di parlemen menjelang pengambilan sumpah resmi pemerintah pada Kamis sore.
Pidato Netanyahu berulang kali diinterupsi oleh ejekan dan celaan dari oposisi, yang terkadang meneriakkan "lemah". “Anggota oposisi: kalah dalam pemilihan bukanlah akhir dari demokrasi, ini adalah inti dari demokrasi,” katanya.
Di luar parlemen, beberapa ribu demonstran mengibarkan bendera Israel dan meneriakkan "kami tidak ingin fasis di Knesset." Protes lain diharapkan di Tel Aviv di kemudian hari.
Pemerintah baru Netanyahu telah berjanji untuk memprioritaskan perluasan permukiman di Tepi Barat, memperluas subsidi besar-besaran kepada sekutu ultra-Ortodoksnya, dan mendorong reformasi besar-besaran sistem peradilan yang dapat membahayakan institusi demokrasi negara itu. Dia memimpin pemerintahan yang terdiri dari partai ultranasionalis agama garis keras yang didominasi oleh pemukim Tepi Barat, dua partai ultra-Ortodoks, dan partai Likud nasionalisnya.
Sekutu pemerintahan kali ini mendorong perubahan dramatis yang dapat mengasingkan sebagian besar masyarakat Israel, meningkatkan risiko konflik dengan Palestina, dan menempatkan Israel pada jalur yang bertentangan dengan beberapa pendukung terdekatnya, termasuk Amerika Serikat (AS) dan komunitas Yahudi Amerika. Kondisi itu tercantum dalam agenda yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi memiliki hak eksklusif dan tak terbantahkan atas keseluruhan wilayah Israel dan Palestina.
Dalam agenda itu, pemerintahan Netanyahu akan memajukan pembangunan permukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat. Salah satu cara yang ditempuh nantinya dengan melegalkan lusinan pemukiman liar dan komitmen untuk mencaplok seluruh wilayah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika