REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Kementerian Luar Negeri China angkat suara atas keputusan beberapa negara memberlakukan pengetatan aturan bagi pengunjung yang berasal dari China. Beijing menegaskan, persyaratan Covid-19 yang diberlakukan oleh negara-negara pada pengunjung dari China harus didasarkan pada sains.
“China percaya tanggapan semua negara terhadap Covid-19 harus ilmiah dan adil,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis (29/12/2022).
Negara itu sedang menghadapi lonjakan infeksi yang eksplosif setelah membuang kebijakan "nol-Covid" yang ketat bulan ini. Pelonggaran tersebut menyusul kerusuhan dan protes yang belum pernah terjadi sebelumnya di beberapa bagian negara itu.
Pelonggaran aturan yang akhirnya membuat rumah sakit dan krematorium semakin padat telah mendorong negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Italia, dan negara lainnya untuk memberlakukan persyaratan baru bagi orang-orang yang datang dari China, termasuk tes Covid-19 yang negatif. Langkah-langkah tersebut berbeda dengan keputusan Beijing untuk membatalkan karantina wajib bagi semua pengunjung mulai 8 Januari.
“Langkah-langkah saat ini mencegah pertukaran normal di antara orang-orang dan kami berharap semua negara akan mendasarkan keputusan mereka pada sains dan akan memastikan rantai pasokan global yang stabil dan pemulihan ekonomi,” kata Wang.
Kementerian Luar Negeri sebelumnya mengatakan fokus China dalam tanggapan Covid-19 telah bergeser dari pencegahan infeksi menjadi perlindungan kesehatan dan pencegahan penyakit parah. Komisi Kesehatan Nasional negara itu juga telah mengumumkan tidak akan lagi merilis angka harian kasus dan hanya akan melaporkan setiap bulan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China.