REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, berencana untuk menerapkan kedaulatan negara apartheid atas pemukiman ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat. Quds Press pada Senin (2/1/2023) melaporkan, Smotrich yang merupakan ketua partai Religious Zionism memiliki rencana untuk mendukung pemukiman di Tepi Barat.
"Smotrich memiliki rencana yang jelas dan terorganisir untuk mendukung dan mendorong pemukiman di Tepi Barat, serta menerapkan kedaulatan Israel atas pemukiman di sana," ujar laporan Quds Press.
Televisi Israel, Channel 14 mengatakan, dalam pembicaraan koalisi antara Smotrich dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, disepakati bahwa dia akan menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas badan Israel yang menjalankan wilayah pendudukan, yang disebut Administrasi Sipil. Salah satu tujuannya adalah membuat kehidupan warga Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat menjadi lebih sulit, terutama mereka yang tinggal di Area C.
Area C berada di bawah kendali administrasi dan keamanan penuh Israel. Smotrich juga berencana mengalihkan tanggung jawab atas pemukim ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat dari Kementerian Pertahanan ke kementerian lain.
Smotrich adalah salah satu tokoh kontroversial yang masuk ke dalam jajaran kabinet Netanyahu. Dia merupakan seorang pemimpin pemukim Tepi Barat yang percaya bahwa Israel harus mencaplok wilayah pendudukan Palestina. Smotrich ditunjuk sebagai menteri keuangan dan memegang otoritas luas atas pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Pemerintahan baru Netanyahu berkomitmen untuk menjadikan pembangunan permukiman Tepi Barat sebagai prioritas utama. Koalisi pemerintahan Netanyahu mencakup pemimpin pemukim sayap kanan.
Israel merebut Tepi Barat dalam perang Timur Tengah 1967 dan telah membangun ratusan pemukiman yang sekarang menjadi rumah bagi sekitar 500.000 orang Israel. Komunitas internasional menganggap seluruh permukiman yang dibangun di Tepi Barat itu ilegal. Komitmen Israel untuk memperdalam kendali atas Tepi Barat telah mengancam hubungan dengan sekutu terdekatnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika