Rabu 04 Jan 2023 16:09 WIB

Junta Myanmar Kecam Negara yang Campur Tangan Urusan Dalam Negeri

Myanmar puji aksi negara-negara yang membantu secara positif.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Ketua Dewan Administrasi Negara Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing.Kepala junta Myanmar pada Rabu (4/1/2023) mengecam negara-negara karena campur tangan urusan dalam negeri Myanmar. Junta juga memuji negara seperti China, India dan Thailand yang turut membantu bekerja sama secara positif.
Foto: Russian Foreign Ministry Press Service via AP
Ketua Dewan Administrasi Negara Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing.Kepala junta Myanmar pada Rabu (4/1/2023) mengecam negara-negara karena campur tangan urusan dalam negeri Myanmar. Junta juga memuji negara seperti China, India dan Thailand yang turut membantu bekerja sama secara positif.

REPUBLIKA.CO.ID,  NAYPYIDAW -- Kepala junta Myanmar pada Rabu (4/1/2023) mengecam negara-negara karena campur tangan urusan dalam negeri Myanmar. Junta juga memuji negara seperti China, India, dan Thailand yang turut membantu bekerja sama secara positif.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa negara dan organisasi internasional dan regional serta individu yang secara positif bekerja sama dengan kami di tengah semua tekanan, kritik, dan serangan," kata Jenderal Senior Min Aung Hlaing dalam pidato di hari kemerdekaan ke-75.

"Kami bekerja sama erat dengan negara-negara tetangga seperti China, India, Thailand, Laos, dan Bangladesh dan kami akan bekerja sama untuk stabilitas dan pembangunan perbatasan," ujarnya menambahkan dalam dalam pidato yang disiarkan televisi dari parade hari nasional di ibu kota Naypyidaw.

Mengacu pada tekanan internasional, Min Aung Hlaing mengecam negara-negara maupun organisasi yang berniat mencampuri urusan dalam negeri Myanmar.

Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara seperti Inggris dan Kanada, telah memberlakukan sanksi terhadap militer Myanmar dan individu yang dianggap telah membantu junta berkuasa.

Dalam teguran lebih lanjut, Dewan Keamanan PBB bulan lalu mengadopsi resolusi pertamanya di Myanmar dalam 74 tahun, menuntut diakhirinya kekerasan dan agar junta membebaskan semua tahanan politik. Dewan Keamanan PBB tetap terpecah tentang bagaimana menangani krisis Myanmar.

China dan Rusia menentang tindakan keras. Mereka juga sama-sama abstain dari pemungutan suara bulan lalu atas sebuah resolusi, bersama dengan India. Kendati begitu, junta tetap mempertahankan dukungan internasional.

Thailand juga menjadi tuan rumah pembicaraan regional bulan lalu untuk membahas krisis tersebut, termasuk penampilan internasional yang jarang dilakukan oleh para menteri junta. Pertemuan bahkan ketika beberapa anggota kunci Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang vokal mengkritik junta, tidak hadir.

ASEAN memimpin upaya perdamaian diplomatik di Myanmar. Para jenderal Myanmar telah dilarang dari pertemuan-pertemuan penting blok itu karena gagal memenuhi janji untuk memulai pembicaraan dengan lawan yang terkait dengan pemerintahan terguling Aung San Suu Kyi.

Pihak berwenang biasanya membebaskan beberapa tahanan untuk menandai hari ketika Myanmar mendeklarasikan kemerdekaan dari kekuasaan Inggris. Namun, belum jelas apakah militer akan membebaskan tahanan politik kali ini.

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement