REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL - Sebuah pesawat tak berawak Korea Utara (Korut) dikonfirmasi memasuki zona larangan terbang dengan radius 3,7 kilometer di sekitar kantor Presiden Yoon Suk-yeol di Seoul bulan lalu. Pengumuman ini menepis bantahan otoritas pertahanan Korsel tentang insiden ini.

Pesawat tak berawak itu termasuk di antara lima kendaraan udara tak berawak yang dikirim Korut melintasi Garis Demarkasi Militer yang memisahkan kedua Korea pada 26 Desember lalu. Militer Korea Selatan (Korsel) gagal menembak jatuh drone-drone tersebut yang menimbulkan pertanyaan tentang postur pertahanan udaranya.

"Itu (drone) terbang sebentar ke tepi utara zona, tetapi tidak mendekati fasilitas keamanan utama," kata pejabat militer seperti dilansir Kantor Berita Yonhap News Agency, Kamis (5/1/2023).

Fasilitas itu mengacu pada area keamanan yang disebut "P-73." "Tapi saya ingin mengklarifikasi bahwa tidak ada masalah terkait keamanan kantor kepresidenan di Yongsan," kata pejabat itu menekankan.

Menteri Pertahanan Korsel Lee Jong-sup pada Rabu (4/1/2023) melaporkan tentang masuknya drone ke zona kepresidenan. Ia menerangkan kemudian tentang langkah-langkah kontra-drone, seperti rencana untuk mengamankan drone yang menghindari radar dan sistem "pembunuh drone".

Sebelumnya, Kepala Staf Gabungan menolak laporan media yang menimbulkan spekulasi bahwa pesawat tak berawak itu menembus zona tersebut. Juru bicaranya, Kolonel Lee Sung-jun, bahkan menyatakan penyesalan dalam sebuah pernyataan yang menolak laporan tersebut dan menyebutnya tidak benar dan tidak berdasar.

Sementara itu, militer berencana untuk melakukan lebih banyak latihan pertahanan udara, termasuk latihan tembakan langsung, di bawah skenario penyusupan drone musuh kecil. Latihan direncanakan pada Kamis sore waktu setempat.

Latihan tersebut akan melibatkan sekitar 50 pesawat, termasuk pesawat serang ringan KA-1 dan helikopter 500MD dengan pasukan yang dipersenjatai dengan senjata drone jammer. Militer sebelumnya menggelar latihan kontra-drone tanpa peluru tajam pada 29 Desember, beberapa hari setelah infiltrasi drone Korut.

Serbuan drone telah menunjukkan kurangnya kesiapan Korsel untuk mendeteksi, melacak, dan menembak jatuh drone kecil semacam itu. Drone Korut, khususnya, terbang di lintasan yang menyimpang, mengubah kecepatan dan ketinggian penerbangan dengan cara yang tidak terduga, menurut kementerian pertahanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika