REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Mantan Sekretaris Jenderal Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Anders Fogh Rasmussen mengatakan, negara-negara demokrasi harus menegaskan "beratnya konsekuensi" bila China mengambil tindakan pada Taiwan. Hal ini ia sampaikan saat berkunjung ke pulau itu.
China yang mengeklaim, Taiwan bagian dari wilayahnya meski ditolak pulau yang dikelola demokratis itu, meningkatkan tekanannya pada Taiwan. Termasuk hampir setiap hari, misi Angkatan Udara Cina ke pulau itu dalam tiga tahun terakhir.
Rasmussen mengambil garis lurus antara invasi Rusia ke Ukraina dengan agresi militer China ke Taiwan. Ia mengatakan, negara-negara demokratis harus bersatu untuk memastikan kemenangan Ukraina untuk mencegah China menyerang Taiwan.
"Setiap upaya Cina untuk mengubah status quo di Taiwan dengan menggunakan kekuatan harus memicu respons bersatu yang setara dan sekarang kami harus menegaskannya pada China," kata Rasmussen di konferensi pers di Taipei, Kamis (5/2/2023).
"China jauh mengandalkan rantai pasokan global dibandingkan Rusia, menegaskan konsekuensi ekonomi berat bila terjadi serangan akan menjadi pencegahan yang kuat," katanya seperti dilansir Reuters.
Rasmussen mengatakan, ia yakin Presiden China Xi Jinping memantau dengan saksama bagaimana perang di Ukraina berlangsung. Rasmussen merupakan mantan perdana menteri Denmark.
Ia salah satu diplomat paling senior di dunia sampai ia meninggalkan NATO pada tahun 2014. Di Taiwan, ia mengatakan, negara-negara Eropa harus memberikan sanksi "komprehensif" pada China bila ada pergerakan pada Taiwan.
China menegaskan, mereka punya hak menggunakan kekuatan untuk menegaskan kedaulatannya pada Taiwan bila perlu. Taiwan mengatakan hanya rakyatnya yang dapat memutuskan masa depan mereka.
Rasmussen mengatakan, negara-negara Eropa dapat menggelar latihan gabungan dengan pasukan militer Taiwan. Sebagian besar senjata dan peralatan militer pulau itu saat ini berasal dari Amerika Serikat.
"Semua orang yang percaya pada demokrasi Taiwan dan pemerintahan yang berdasarkan ketertiban internasional, harus bekerja sama untuk memastikan kemenangan Ukraina, itu untuk rakyat Ukraina dan rakyat Taiwan untuk memutuskan masa depan mereka sendiri, sehingga negara-negara demokrasi harus memberi mereka dukungan," kata Rasmussen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika