REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Dewan Keamanan (DK) PBB menekankan perlunya menjaga status quo di Masjid Al Aqsha. Status yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini hanya mengizinkan jamaah Muslim memasuki Al Aqsha untuk menunaikan ibadah di situs suci tersebut.
Penegasan ini disampaikan dalam pertemuan darurat DK PBB, di New York, AS, Kamis (5/1/2023) waktu setempat. China dan Uni Emirat Arab mengusulkan pertemuan menyusul kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke kompleks Al Aqsha pada 3 Januari.
Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour mendorong DK PBB bertindak tegas terhadap Israel. Sikap yang ia nyatakan mustahil dilakukan AS, sekutu tradisional, yang selalu memberikan perlindungan pada Israel.
‘’DK PBB mesti bertindak atas langkah Israel menerabas batas. enough is enough,’’ kata Mansour kepada 15 anggota DK PBB.
Pejabat senior urusan politik PBB, Khaled Khiari mengatakan, kunjungan Ben-Gvir merupakan aksi pertama ke Al Aqsha oleh anggota kabinet Israel sejak 2017. Menurut dia, kunjungan Ben-Gvir memang tak diiringi kekerasan tetapi ini upaya mengubah status quo atas Al Aqsha.
Di sisi lain, Sekjen PBB Antonio Guterres meminta semua pihak menahan diri agar tak memicu ketegangan di dalam dan sekitar kompleks Al Aqsha.
Sebelum pertemuan berlangsung, Dubes Israel untuk PBB Gilad Erdan menyatakan, dalam Judaisme, umat Yahudi diizinkan mengunjungi situs suci tersebut. Ini hak semua Yahudi. ‘’Israel tidak menodai status quo dan tak berencana melakukannya.’’
Sekutu Israel, AS menyatakan komitmennya atas solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. AS, kata Wakil Dubes AS untuk PBB, Robert Wood, tak menghendaki tindakan unilateral yang menyebabkan ketegangan dan mengganggu solusi dua negara.
‘’Kami mencatat, platform pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjaga status quo terkait situs situs suci. Kami berharap Pemerintah Israel menjaga komitmen tersebut,’’ kata Wood.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
