REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK - Thailand pada Senin (9/1/2023) membatalkan kebijakan wajib menunjukkan bukti sertifikat vaksin Covid-19 bagi turis asing yang masuk ke negaranya. Sebelumnya, pada Sabtu (7/1/2023), regulator penerbangan mensyaratkan sertifikat vaksin bagi pengunjung menyusul kekhawatiran pengunjung dari China.
Menteri Kesehatan Thailand Anutin Charnvirakul pada Senin menyampaikan bahwa bukti vaksinasi tidak diperlukan karena tingkat vaksin sudah memadai secara global maupun di China. Pembebasan itu juga berlaku bagi mereka yang belum divaksin.
Menurutnya, meminta pengunjung menunjukkan bukti vaksinasi merupakan hal yang tidak nyaman. Panel ahli juga telah memutuskan bahwa bukti vaksin tidak perlu karena vaksinasi telah cukup diberikan secara global.
"Menunjukkan bukti vaksinasi akan merepotkan sehingga diputuskan hal itu tidak perlu," kata Anutin.
Pada Senin (9/1/2023), penerbangan pertama pengunjung China sejak pandemi tiba di Thailand. Anutin mengatakan, penerbangan itu membawa rombongan awal yang diperkirakan berjumlah 3.465 penumpang pada hari pertama.
Sebagai salah satu tujuan perjalanan paling populer di Asia, Thailand tengah menikmati masuknya wisatawan selama musim puncak pertamanya sejak pencabutan pembatasan masuk yang ketat tahun lalu. Pada November, tercatat 1,75 juta pengunjung yang mencatat empat kali lipat jumlah yang diterima sepanjang tahun lalu ketika penerbangan dan kedatangan asing dibatasi.
Anutin mengatakan Thailand sekarang mengharapkan 7-10 juta pengunjung dari China, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya 5 juta. "Ini pertanda baik bagi sektor pariwisata Thailand dan perekonomian negara akan pulih dengan cepat. Setelah kita dihantam Covid-19 selama tiga tahun terakhir," ujarnya.
Otoritas pariwisata Thailand memperkirakan jumlah kedatangan untuk tahun lalu telah melampaui 11,5 juta. Angka itu lebih dari seperempat dari rekor hampir 40 juta pada pra-pandemi 2019, yang menghabiskan sekitar 1,91 triliun baht (55,17 miliar dolar AS).
"Thailand masih akan mewajibkan orang asing yang tujuan berikutnya adalah negara yang membutuhkan tes Covi-19 pra-masuk negatif untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki asuransi kesehatan yang mencakup perawatan untuk penyakit tersebut," kata Anutin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
