REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Deputi Pertama Kementerian Luar Negeri Ukraina Emine Dzhaparova mengatakan Presiden Volodymyr Zelenskyy ingin berkunjung ke PBB untuk menyampaikan pidato dalam majelis umum yang dihadiri 193 negara anggota di malam satu tahun invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari. Bila situasi keamanan mengizinkan.
Dzhaparova mengatakan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan agar Zelenskyy dapat datang. Salah satunya yang paling utama adalah situasi militer di lapangan. Ia mengatakan badan intelijen Ukraina memperingatkan Rusia merencanakan "serangan yang sangat serius pada Februari."
"Presiden kami ingin datang, ia sudah memiliki keinginan atau niat untuk datang, tapi masih ada pertanyaan apakah situasi keamanan mengizinkannya untuk datang," kata Dzhaparova dalam wawancara dengan Associated Press, Sabtu (14/1/2023).
Kehadirannya di Majelis Umum PBB yang akan datang akan menjadi kunjungan kedua Zelenskyy keluar negeri sejak invasi Rusia. Ia sempat melakukan kunjungan mendadak ke Washington pada 21 Desember untuk bertemu dengan pendukung utama Ukraina dalam perang melawan Rusia.
Ia bertemu dengan Presiden Joe Bidan dan anggota Kongres Amerika Serikat (AS). Saat itu Zelenskyy menyampaikan terima kasih atas dukunga AS dan mengatakan dengan 'segala rintangan' Ukraina masih bertahan.
Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya mengatakan Majelis Umum PBB sudah menjadwalkan pembicaraan tingkat tinggi mengenai perang pada 23 Februari. Kegiatan itu akan diikuti pertemuan tingkat menteri Dewan Keamanan pada 24 Februari.
Dzhaparova mengatakan Ukraina berharap majelis mengadopsi salah satu dari dua resolusi yang ingin Zelenskyy lihat disetujui di malam satu tahun invasi Rusia.
Ia mengatakan Ukraina berbicara dengan mitra-mitra mengenai dua langkah tersebut, satu mendukung 10 poin formula perdamaian termasuk restorasi integritas wilayah Ukraina dan penarikan pasukan Rusia. Satu lagi mendirikan pengadilan untuk mengadili kejahatan perang yang meminta pertanggung jawaban Rusia atas invasi tanpa provokasi.
"Kami harus bertindak langkah demi langkah, masih menjadi pertanyaan mana yang lebih dulu, saya yakin ini sesuatu yang akan segera kami ketahui, dalam satu atau dua pekan," katanya.
Pada akhir Desember lalu Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan pemerintahnya ingin pertemuan "perdamaian" di PBB pada akhir Februari dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai mediatornya.
Namun ia tidak yakin Rusia akan terlibat. Hal itu mempersulit untuk melihat bagaimana mediasi dilakukan atau perang akan berakhir.
Kyslytsya mengatakan menurutnya Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan membiarkan siapapun menghadiri pertemuan itu. Karena tidak sesuai dengan rencana untuk menambah wilayah Rusia.
Dzhaparova mengatakan pertemuan itu masih dalam pembahasan. Ia menegaskan pertemuan tersebut "bukan negosiasi."
Ikuti Whatsapp Channel Republika