REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim para pegawai negeri di negaranya untuk menegurnya jika dia melakukan kesalahan atau pelanggaran saat menjalankan tugasnya. Hal serupa harus mereka lakukan jika terdapat menteri di jajaran kabinet Anwar yang melanggar aturan.
Dalam pidato bulanan pertamanya di Departemen Perdana Menteri pada 2023, Anwar mengatakan, para pegawai negeri tidak boleh segan atau takut untuk menunjukkan jika terdapat pelanggaran hukum oleh pemerintah. “Ini adalah arahan yang jelas dari saya. Jika ada menit yang melanggar hukum dan peraturan, saya harus diberitahu, bahkan jika itu datang dari saya. Apalagi jika itu datang dari pejabat saya, wakil perdana menteri atau menteri lainnya,” ucapnya, Senin (16/1/2023), dilaporkan laman the Straits Times.
Anwar juga mendesak para stafnya untuk tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan. Misalnya, dia mengatakan Departemen Imigrasi Malaysia telah merespons dengan baik ketika diminta untuk mengambil tindakan lebih agresif untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja asing di sektor perkebunan, manufaktur, dan lainnya. Hal itu agar pertumbuhan ekonomi negara tidak terganggu.
Pada kesempatan itu, Anwar mengajak para pegawai negeri untuk menjauh dari “budaya kepuasan” dan merangkul peran yang lebih reformis. “Sistem ini telah beroperasi mantap sejak 1990-an, tetapi kita harus mengakui kekurangan kita selain menerima kelebihan kita,” ujarnya.
“Kita harus mengatur politik kita sendiri, harus memiliki arah yang jelas dan teguh dalam membawa perubahan untuk mengembalikan martabat bangsa kita,” kata Anwar menambahkan.
Acara pidato bulanan pertama Anwar Ibrahim pada 2023 turut dihadiri Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof, Menteri di Departemen Perdana Menteri (Sabah dan Sarawak) Armizan Ali dan Sekretaris Utama Pemerintah Mohd Zuki Ali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
