REPUBLIKA.CO.ID, MISSOURI -- Aturan berpakaian bagi anggota parlemen perempuan menjadi perdebatan sengit di Dewan Perwakilan Negara Bagian Missouri. Pada Rabu (11/1/2023), anggota parlemen melakukan pemungutan suara untuk mengadopsi undang-undang aturan berpakaian dengan hasil 105-51.
Seorang anggota parlemen Negara Bagian Missouri dari Partai Republik, Ann Kelley, mendorong aturan berpakaian yang lebih ketat. Dia dilaporkan ingin meniru kode berpakaian yang diberlakukan untuk pria, yang wajib mengenakan jas jaket. Terdapat 116 anggota parlemen pria dan 43 anggota parlemen perempuan di Missouri. Terjadi perdebatan panjang antaranggota parlemen dalam pemungutan suara.
"Anda tahu bagaimana rasanya memiliki sekelompok pria di ruangan ini melihat atasanmu mencoba memutuskan apakah itu pantas atau tidak?. Ini konyol," kata Perwakilan dari Demokrat, Ashley Aune, dilaporkan Vanity Fair.
"Anda akan berpikir bahwa yang harus Anda lakukan hanyalah mengatakan, 'Berpakaianlah secara profesional,' dan wanita dapat mengatasinya. Anda akan mengira pejabat terpilih bisa menangani itu," jawab Kelly.
Perwakilan Demokrat lainnya, Peter Merideth, menolak untuk memberikan suara pada undang-undang tersebut. Sementara, Raychel Proudie dari Demokrat berpendapat bahwa aturan ini merupakan upaya kaum perempuan untuk memperjuangkan haknya.
“Dan pada akhirnya ini akan mengarah pada pencabutan hak orang. Kami berjuang untuk hak perempuan dalam memilih sesuatu. Saya menghabiskan 1.200 dolar AS untuk sebuah jas, dan saya tidak dapat memakainya di Gedung Rakyat karena seseorang yang tidak memiliki jangkauan mengatakan kepada saya bahwa itu tidak sopan," ujar Proudie.
Aturan baru tersebut menyebutkan bahwa, pakaian yang sopan digunakan untuk perempuan di parlemen adalah pakaian bisnis, termasuk jaket yang dikenakan dengan gaun, rok, atau celana panjang yang digunakan bersama sepatu resmi atau sepatu bot. Jaket yang dimaksud termasuk blazer, cardigan, dan blazer rajut. Sejumlah tokoh Demokrat dan aktivis menyebut kode pakaian baru itu seksis dan ketinggalan zaman.
“Baru saja menyelesaikan debat lantai yang menjelaskan mengapa blazer rajut tidak menyertakan cardigan pada amandemen yang membatasi apa yang boleh dikenakan wanita di DPR. Mengapa kita perlu menambahkan batasan kelas tambahan pada gagasan bahwa siapa pun dapat mewakili rakyat,” ujar Perwakilan Demokrat, Jamie J. Johnson.
Pada 2021, lebih dari separuh negara bagian memiliki kode berpakaian wajib. Menurut Konferensi Nasional Badan Legislatif Negara Bagian, banyak dari mereka membuat perbedaan antara pakaian yang pantas digunakan pria dan wanita. Di Montana, anggota parlemen perempuan harus memperhatikan panjang rok dan garis leher. Sementara di Georgia dan Carolina Utara, wanita diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang sopan dan tertutup.
Ikuti Whatsapp Channel Republika