REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Yordania memanggil duta besar Israel untuk Amman pada Selasa (17/1/2023) untuk memprotes langkah polisi Israel, yang menghalangi utusan Yordania memasuki tempat suci di Yerusalem.
Insiden itu meningkatkan ketegangan antara Israel dan Yordania, serta mencerminkan kepekaan yang meningkat di sekitar kompleks Masjid Al Aqsa, di bawah pemerintahan ultranasionalis Israel yang baru.
Kementerian Luar Negeri Yordania mengatakan, Duta Besar Yordania untuk Israel, Ghassan Majali, dilarang memasuki kompleks Masjid Al Aqsa di Kota Tua Yerusalem. Polisi Israel mengatakan, Majali tiba di tempat suci tanpa koordinasi sebelumnya dengan petugas.
Polisi Israel mengatakan, Majali mendorong seorang petugas di pintu masuk Kompleks Masjid Al Aqsa yang tidak mengenali diplomat tersebut. Majali meminta petugas itu menginformasikan komandannya terkait kunjungan yang tidak terduga tersebut.
Sambil menunggu instruksi, petugas menahan Majali bersama Direktur Wakaf Yerusalem, Azzam al-Khatib. Polisi Israel mengatakan, Majali menolak untuk menunggu dan memutuskan pergi.
Sekitar dua jam kemudian, media pemerintah Yordania melaporkan bahwa Majali akhirnya memasuki Kompleksi Al-Aqsha tanpa menunjukkan izin apa pun. Dia mengadakan pembicaraan dengan al-Khatib tentang pelanggaran Israel di Al Aqsa.
Rekaman video yang dibagikan di media sosial menunjukkan Majali berada di antara jamaah Muslim lainnya di pintu masuk Gerbang Singa ke Kompleks Masjid Al Aqsa di Kota Tua.
Seorang petugas polisi Israel menghalangi jalannya dan berteriak pada Majali untuk pergi dalam bahasa Arab. Al-Khatib berbicara di telepon saat pengunjung berdebat dengan petugas di tengah derak walkie-talkie polisi.
"Seandainya duta besar menunggu sebentar beberapa menit lagi, maka kelompok itu akan masuk. Koordinasi dengan polisi Israel rutin dilakukan sebelum kunjungan semacam itu," ujar pernyataan polisi Israel.
Pemerintah Yordania menggambarkan langkah itu sebagai provokasi yang tidak biasa. Kementerian Luar Negeri Yordania mengatakan, duta besar Israel telah menerima surat protes dengan kata-kata yang tegas untuk segera disampaikan kepada pemerintahnya.
Kementerian Luar Negeri menyatakan, para pejabat Yordania tidak memerlukan izin untuk memasuki situs tersebut karena peran negara itu sebagai penjaga resmi Kompleks Al Aqsa. Yordania memperingatkan agar Israel tidak mengambil tindakan apa pun yang akan merugikan kesucian tempat-tempat suci. Sejauh ini tidak ada tanggapan dari Kementerian Luar Negeri Israel atas insiden tersebut.
Ini adalah kedua kalinya Yordania memanggil duta besar Israel untuk Amman sejak pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengambil alih kekuasaan. Awal bulan ini, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir mengunjungi Kompleks Al Aqsa yang menuai kecaman dari kelompok militan Hamas dan seluruh dunia Arab.
Yordania bersama dengan warga Palestina dan umat Muslim lainnya memandang kunjungan pejabat Israel ke Kompleks Al Aqsa sebagai upaya untuk mengubah status quo situs tersebut, dan memberikan lebih banyak hak kepada jamaah Yahudi. Langkah pemerintahan Netanyahu ini mengancam hubungan Israel dengan negara-negara Arab, termasuk Yordania dan Mesir yang telah mempertahankan perjanjian damai selama puluhan tahun dengan Israel.
Pada Selasa (17/1/2023), Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi menjamu para pemimpin Yordania dan Palestina untuk pembicaraan tentang keadaan konflik Israel-Palestina. Dalam pernyataan bersama, el-Sissi, Raja Yorsania Abdullah II, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Dalam sebuah pernyataan bersama, mereka menyerukan agar Israel menghentikan semua tindakan tidak sah dan sepihak, yang dapat merusak pembentukan negara Palestina merdeka. Mereka juga meminta agar Israel mempertahankan status quo di Kompleks Al-Aqsha.
Kompleks Al Aqsa merupakan situs tersuci ketiga bagi umat Islam. Situs tersebut terletak di dataran tinggi yang luas. Kompleks ini juga dianggap sebagai tempat suci bagi orang Yahudi. Mereka menyebutnya sebagai Temple Mount.
Kompleks Al Aqsa dikelola oleh otoritas keagamaan Yordania sebagai bagian dari perjanjian tidak resmi setelah Israel memenangkan kendali Yerusalem timur dalam perang Timur Tengah 1967. Israel bertanggung jawab atas keamanan di situs tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika