REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan Uni Eropa tidak dapat memasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) ke dalam daftar organisasi teroris sampai pengadilan Uni Eropa memutuskannya.
Namun dua orang diplomat Eropa mengatakan menteri-menteri luar negeri Uni Eropa sudah menetapkan 37 nama orang dan entitas yang menjadi subjek sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia di Iran.
Parlemen Eropa mendesak Uni Eropa memasukan IRGC ke dalam kelompok teroris. Mereka menyalahkan kelompok itu atas penindakan keras unjuk rasa di dalam negeri dan memasok drone ke Rusia yang digunakan di Ukraina.
"Ini bukan sesuatu yang dapat diputuskan tanpa pengadilan, keputusan pengadilan yang utama, anda tidak bisa mengatakan saya menganggap anda teroris karena saya tidak menyukai anda," kata Borrell pada wartawan sebelum rapat dengan menteri-menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels, Senin (23/1/2023).
Ia mengatakan pengadilan anggota negara Uni Eropa harus mengeluarkan kecaman konkrit legal sebelum Uni Eropa dapat bertindak. IRGC didirikan tidak lama setelah revolusi 1979 untuk melindungi sistem pemerintahan ulama dan menyeimbangkan kekuatan angkatan bersenjata biasa.
Kelompok itu diperkirakan memiliki 125 ribu personel dari unit darat, udara dan laut. IRGC juga mengendalikan para militer Basij yang setia pada pemerintah ulama. Milisi tersebut kerap menindak keras unjuk rasa anti-pemerintah.
Di rapat yang sama Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan Uni Eropa harus berdiskusi mengenai memasukan IRGC ke dalam daftar sanksi.
"Kami masih melihat rezim brutal Iran melawan rakyatnya sendiri, rezim Iran, Garda Revolusi meneror rakyatnya sendiri setiap hari," kata Baerbock.
Hubungan antara negara-negara anggota Uni Eropa dan Teheran kian memburuk. Sementara upaya membangkitkan kembali perundingan nuklir masih mengalami kebuntuan.
Teheran juga menahan sejumlah warga negara Eropa dan blok semakin kritis terhadap kekerasan yang dilakukan petugas keamanan Iran pada demonstran dan pengiriman drone ke Rusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika