REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh melakukan pertemuan dengan para menteri luar negeri negara anggota Uni Eropa di Brussels, Belgia, Senin (23/1/2023). Topik tentang solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina menjadi isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Shtayyeh mengatakan, selama ini Eropa telah memberikan dukungan politik dan finansial kepada rakyat Palestina. Dia berharap Eropa pun dapat berperan lebih aktif untuk mengakhiri pendudukan Israel atas Palestina,
“Kami menginginkan peran Eropa dalam mengembalikan harapan kepada pemuda Palestina bahwa ada cakrawala politik serta ada kemungkinan untuk mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara Palestina, mengingat pemerintah Israel yang rasialis yang mencakup menteri ekstremis dan mereka yang dihukum dari kejahatan," kata Shtayyeh, dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.
Menteri ekstremis yang dimaksud Shtayyeh adalah menteri keamanan nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Ia adalah politisi sayap kanan yang dikenal kerap menggemakan retorika anti-Arab. Sementara menteri yang dihukum karena kasus kejahatan tampaknya mengacu pada Aryeh Deri. Dia telah dipecat oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai menteri dalam negeri karena terlibat kasus pelanggaran pajak.
Shtayyeh menyerukan Uni Eropa membangun prakarsa perdamaian Arab untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut serta mengakui Negara Palestina di perbatasan 4 Juni 1967. Perhimpunan Benua Biru pun diminta melindungi solusi dua negara yang semakin terkikis oleh pelanggaran-pelanggaran Israel, termasuk kebijakan permukiman ilegalnya.
Dia juga menyerukan Uni Eropa mempertimbangkan kembali perjanjian kemitraan dan kerja sama antara mereka dan Israel. Sementara itu, Shtayyeh meminta misi Eropa di Palestina untuk memainkan peran pemantauan atas kejahatan pendudukan dan pelanggaran yang dilakukan oleh tentara dan pemukim Israel terhadap rakyat Palestina.
Di sela-sela pertemuan, disepakati untuk menandatangani perjanjian paket bantuan Eropa untuk Palestina senilai sekitar 300 juta dolar AS. Bantuan tersebut mencakup dukungan untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), dukungan bantuan sosial untuk keluarga miskin, dan proyek infrastruktur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
