REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Pendiri kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner Group, meminta parlemen melarang laporan negatif di media tentang anak buahnya. Yevgeny Prigozhin mengajukan permintaan tersebut dalam sebuah surat yang dikirim ke Ketua Duma Negara atau majelis rendah parlemen Rusia, Vycheslav Volodin. Layanan pers Prigozhin menerbitkan surat itu pada Selasa (24/1/2023).
Dalam suratnya, Prigozhin menuduh media, blogger, dan saluran Telegram tertentu mendiskreditkan beberapa anak buahnya, termasuk narapidana yang direkrut ke dalam barisan Wagner. Prigozhin mengatakan, media menampilkan mereka sebagai "orang jahat dan penjahat".
Pernyataan Prigozhin ini merujuk fakta bahwa masa lalu dari beberapa narapidana yang direkrut Wagner telah dipublikasikan. Para narapidana itu menerima tawaran untuk berperang di Ukraina selama enam bulan. Para narapidana itu dijanjikan pengampunan jika mereka selamat dalam perang, bahkan jika mereka awalnya dipenjara seumur hidup.
Prigozhin meminta parlemen mengkriminalisasi tindakan atau publikasi apa pun yang mendiskreditkan para narapidana tersebut. Prigozhin juga meminta parlemen melarang pengungkapan publik atas masa lalu kriminal mereka.
"Intinya, orang-orang yang berada di bagian paling berbahaya dari garis depan dan mempertaruhkan hidup mereka setiap hari dan mati untuk Tanah Air digambarkan sebagai orang kelas dua, mencabut hak mereka untuk menebus kesalahan mereka di hadapan masyarakat dan secara sadar meremehkan pencapaian mereka," tulis Prigozhin dalam surat tersebut.
Sejauh ini, tidak ada reaksi langsung dari Volodin atas permintaan Prigozhin tersebut. Volodin, yang merupakan sekutu dekat Presiden Vladimir Putin, telah mengadvokasi perubahan hukum pidana untuk memungkinkan pihak berwenang menyita properti dan aset Rusia di luar negeri.
Sebelumnya pada Selasa, Sergei Mironov, pemimpin parlemen dari partai pro-Kremlin, Just Russia, mengkritik dua wilayah Rusia yang katanya menolak untuk menguburkan pejuang Wagner yang tewas di Ukraina dengan penghormatan militer. Mironov mengatakan, penolakan itu tidak masuk akal.
"Ini adalah keputusan yang tidak masuk akal karena Anda tidak bisa menilai apa yang dilakukan seseorang di masa lalu. Apalagi jika orang itu mati dengan senjata di tangannya membela Tanah Air kita," kata Mironov.
Ikuti Whatsapp Channel Republika