Jumat 03 Feb 2023 07:34 WIB

Uni Eropa tidak Tawarkan Keanggotaan Jalur Cepat kepada Ukraina

Uni Eropa telah mengalokasikan bantuan ke Ukraina senilai hampir 60 miliar euro.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nidia Zuraya
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tiba di Kiev, Ukraina, pada Kamis (2/1/2023). Von der Leyen mengatakan pihaknya tidak menawarkan jalur cepat kepada Ukraina untuk menjadi anggota Uni Eropa.
Foto: AP Photo/Jean-Francois Badias
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tiba di Kiev, Ukraina, pada Kamis (2/1/2023). Von der Leyen mengatakan pihaknya tidak menawarkan jalur cepat kepada Ukraina untuk menjadi anggota Uni Eropa.

REPUBLIKA.CO.ID,  KIEV -- Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tiba di Kiev pada Kamis (2/1/2023), untuk mempertegas dukungan bagi Ukraina sejak invasi Rusia berlangsung. Ini adalah keempat kalinya von der Leyen berkunjung ke Ukraina sejak invasi. 

"Senang bisa kembali ke Kiev yang keempat kalinya sejak invasi Rusia. Kali ini, dengan tim Komisaris saya. Kami di sini bersama-sama untuk menunjukkan bahwa Uni Eropa mendukung Ukraina dengan tegas seperti sebelumnya. Dan untuk lebih memperdalam dukungan dan kerja sama kami," ujar von der Leyen.

Baca Juga

Von der Leyen dan bersama dengan pemimpin nasional Uni Eropa, Charles Michel, dijadwalkan bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskiyy pada Jumat (3/2/2023). Sebelumnya, pada Kamis von  der Leyen, telah melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan Zelenskiyy.

Dalam pertemuan itu, Uni Eropa tidak ada pembahasan mengenai penawaran jalur cepat kepada Ukraina untuk menjadi anggota. Uni Eropa telah mengalokasikan bantuan ke Ukraina senilai hampir 60 miliar euro, termasuk 12 miliar euro dukungan militer dan 18 miliar euro untuk membantu menjalankan negara tahun ini. Namun, Uni Eropa menolak menawarkan jalur cepat untuk menjadi anggota saat Ukraina sedang berperang.

"Beberapa orang mungkin ingin berspekulasi tentang akhir permainan tetapi kebenaran sederhananya adalah kita belum sampai ke sana," kata seorang pejabat Uni Eropa.

Pejabat Uni Eropa telah membuat daftar berbagai persyaratan untuk menjadi anggota. Mulai dari stabilitas politik dan ekonomi hingga mengadopsi berbagai undang-undang Uni Eropa.

Uni Eropa menggarisbawahi komitmennya untuk mendukung "integrasi Eropa lebih lanjut" kepada Ukraina setelah memberikannya status kandidat keanggotaan pada Juni tahun lalu. Menurut draf pernyataan bersama yang dilihat oleh Reuters, Uni Eropa akan memutuskan langkah lebih lanjut setelah semua persyaratan "terpenuhi sepenuhnya".

Kiev telah menindak korupsi tingkat tinggi dalam beberapa hari terakhir. Tetapi, Uni Eropa mengatakan, Ukraina harus membangun rekam jejak yang kredibel dari waktu ke waktu untuk melepaskan reputasinya atas endemik korupsi. Uni Eropa menggarisbawahi perlunya Ukraina memperketat langkah-langkah anti-korupsi 

"Hari ini, kami mengusulkan ke Ukraina untuk bergabung dengan program-program utama Eropa. Ini akan memberi manfaat yang dekat bagi Ukraina dengan keanggotaan di banyak bidang," kata von der Leyen.

Zelenskiyy dan von der Leyen juga telah membahas paket sanksi Uni Eropa ke-10 terhadap Rusia. Dalam pembicaraan itu, Zelenskiyy mendesak Uni Eropa untuk kembali menjatuhkan sanksi kepada Rusia.

"Kita dapat melihat bahwa laju sanksi Eropa sedikit melambat sementara negara teroris, sebaliknya, meningkatkan laju adaptasi terhadap sanksi," kata Zelenskiyy.

Uni Eropa meningkatkan jumlah pasukan Ukraina yang akan dilatih menjadi 30.000 tahun ini. Uni Eropa juga menjanjikan bantuan sebesar 25 juta euro untuk membersihkan ranjau di wilayah yang direbut kembali oleh Ukraina.

Pejabat tinggi Uni Eropa untuk kebijakan luar negeri, migrasi, pertanian, ekonomi, dan keadilan juga ikut dalam rombongan delegasi ke Ukraina. Mereka berdiskusi tentang bantuan senjata dan uang untuk Ukraina serta lebih banyak akses untuk produk Ukraina ke pasar Uni Eropa. Termasuk membantu Kiev memenuhi kebutuhan energi. Para pejabat mengatakan, Uni Eropa belum menanggapi permintaan Ukraina untuk bantuan pasokan roket jarak jauh atau jet tempur.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement