REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH — Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan, pihaknya akan menggunakan uang pajak milik Palestina untuk mengkompensasi korban serangan.
Pajak sebesar 100 juta shekel (29 juta dolar AS) itu akan diberikan kepada keluarga korban serangan Palestina.
Smotrich mengklaim dana ini biasanya akan ditransfer otoritas Palestina (PA) ke keluarga tahanan dan mereka yang melakukan serangan terhadap pendudukan.
Ini bukan pertama kalinya pihak berwenang Israel menyita pendapatan pajak Palestina sebagai "kompensasi" bagi keluarga Israel yang terbunuh dan terluka dalam operasi Palestina.
Pada 8 Januari, Smotrich memerintahkan penyitaan sebesar 40,5 juta dolar (Rp 603 miliar) dari dana PA sebagai bagian dari sanksi yang dia putuskan untuk dijatuhkan pada Palestina. Jumlah yang dipotong oleh Israel antara 2011 dan 2021 berdasarkan klausul ini mencapai 11 miliar dolar (Rp 164 triliun).
Pada 2022 saja, total pengurangan sepihak Israel dari pendapatan pajak Palestina sebesar 450 juta dolar (Rp 6,7 triliun).
Seorang pejabat ekonomi senior PA, yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada Arab News bahwa keputusan Israel untuk menggandakan pengurangan akan memperburuk krisis keuangan yang telah diderita PA selama lebih dari setahun.
"Ini adalah upaya yang disengaja untuk melemahkan dan melemahkan Otoritas Palestina," katanya dilansir dari Arab News, Jumat (3/2/2023).
"Mengingat kenaikan harga dan kenaikan kewajiban keuangan untuk karyawan sektor publik, pengurangan tambahan akan membuat PA bahkan tidak dapat membayar 80 persen dari gaji bulanan kepada karyawannya, yang akan melemahkan pendirian keamanan dan mendorong orang untuk mendukung kekerasan terhadap Israel," tambahnya.
Baca juga: Mualaf Prancis William Pouille, Kecintaannya kepada Arab Saudi Mengantarkannya ke Islam
Otoritas, katanya, telah melampaui batas yang diizinkan untuk meminjam dari bank-bank Palestina, dan khawatir jika terus meminjam, itu akan menyebabkan kejutan bagi sektor perbankan Palestina.
Menteri Pembangunan Sosial Palestina, Ahmed Majdalani, mengatakan pemotongan tambahan Israel akan berdampak pada sektor swasta serta kemampuan pemerintah Palestina untuk membayar gaji dan memberikan kesejahteraan bagi keluarga Palestina yang miskin.
"Israel mendorong PA ke ambang ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya, yang memperburuk situasi Palestina dan melemahkan lembaga PA, termasuk dinas keamanan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
