Sejak akhir 2019, ekonomi Lebanon telah runtuh di bawah beban korupsi dan salah urus yang meluas. Mata uang telah kehilangan lebih dari 90 persen nilainya, membuat sebagian besar penduduk jatuh miskin.
Donor internasional, termasuk Qatar, telah menuntut pemerintah menerapkan reformasi untuk mengucurkan sekitar 11 miliar dolar AS dalam bentuk pinjaman dan hibah. Namun politisi Lebanon menolak karena reformasi akan melemahkan cengkeraman mereka di negara itu.
Keterlibatan Qatar di Lebanon juga sebenarnya bukan hal baru. Setelah perang 34 hari antara Israel dan Hizbullah pada 2006, Qatar membantu membangun kembali beberapa kota dan desa yang mengalami kehancuran besar di Lebanon selatan. Papan reklame raksasa dengan tanda bertuliskan "Terima Kasih Qatar" muncul di sekitar Lebanon.
Pada Mei 2008, setelah Hizbullah dan sekutunya memerangi saingan yang didukung Barat dalam pertempuran terburuk di Beirut sejak perang saudara 1975-90, para pemimpin politik Lebanon terbang ke Qatar. Mereka mencapai kesepakatan yang dikenal sebagai 'Perjanjian Doha'.
Kesepakatan itu mengakhiri kebuntuan selama 18 bulan dan membawa pemilihan presiden baru dan pembentukan pemerintahan baru Lebanon. Dalam ketenangan berikutnya, investasi asing besar-besaran mengalir masuk, dan ekonomi Lebanon tumbuh rata-rata sembilan persen selama tiga tahun.
Pada Desember 2018, Presiden Lebanon Michel Aoun saat itu meresmikan Perpustakaan Nasional Lebanon yang baru direhabilitasi di Beirut. Bangunan ini didanai oleh Qatar dengan biaya 25 juta dolar. Ibu emir saat ini, Sheikha Moza binti Nasser al-Missned, telah meletakkan batu fondasi untuk proyek tersebut di jantung kota Beirut pada 2009.
Berbeda dengan Qatar yang semakin aktif terlibat, Arab Saudi justru menarik diri dari Lebanon dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan ini terjadi saat kekuatan Hizbullah tumbuh.
Tahun lalu, sekutu utama Saudi di Lebanon, mantan Perdana Menteri Saad Hariri yang merupakan seorang warga negara ganda Lebanon-Saudi mengumumkan menangguhkan pekerjaannya di bidang politik. Pada 2020, Saudi melarang impor produk Lebanon setelah seorang pejabatnya mencemooh intervensi militer pimpinan Saudi di Yaman. Beberapa negara Teluk lainnya mengikuti, tetapi Qatar tidak dan terus memperkuat posisinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
