REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) memperingatkan Turki dalam beberapa hari terakhir tentang ekspor beberapa produk, seperti bahan kimia, microchip, dan produk lain ke Rusia yang dapat digunakan dalam upaya Moskow memenangkan perang di Ukraina. AS mengancam bisa bertindak menghukum perusahaan atau bank Turki yang melanggar sanksi ke Rusia.
Pejabat tinggi Departemen Keuangan AS, Brian Nelson saat mengunjungi Turki dan bertemu dengan pejabat Turki dan juga pelaku sektor swasta pada Kamis dan Jumat, telah mendesak lebih banyak kerja sama dalam memutus aliran barang-barang ekspor ke Rusia tersebut.
Dalam pidatonya kepada para bankir, Nelson mengatakan peningkatan ekspor ke Rusia selama setahun membuat entitas Turki “sangat rentan terhadap risiko reputasi dan sanksi,” atau kehilangan akses ke pasar G7.
"Turki harus mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk menghindari potensi transfer teknologi penggunaan ganda yang dapat digunakan oleh kompleks industri militer Rusia," katanya dalam salinan pidato yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS.
Dalam pertemuan di Ankara dan Istanbul, Nelson dan delegasi menyoroti ekspor puluhan juta dolar ke Rusia yang menimbulkan kekhawatiran. Informasi ini didapat dari seorang pejabat senior AS yang meminta namanya tidak disebutkan.
“Tidak mengherankan bahwa Rusia secara aktif ingin memanfaatkan ikatan ekonomi bersejarah yang dimilikinya di Turki,” kata pejabat itu. “Pertanyaannya adalah apa tanggapan Turki nantinya.”
Ankara sebagai bagian dari Anggota NATO, kenyataanya justru menentang sanksi besar-besaran terhadap Rusia. Walaupun Turki memahami sanksi itu tidak akan dielakkan juga akan dikenakan ke Turki, karena itu Turki mendesak Barat untuk memberikan bukti apa pun atas tuduhan itu.
Negara-negara Barat sebelumnya, telah menerapkan kontrol dan sanksi ekspor setelah invasi Moskow hampir setahun lalu. Namun faktanya, saluran pasokan tetap terbuka dari Hong Kong, Turki, dan pusat perdagangan lainnya.
Mengutip catatan bea cukai Rusia, Reuters melaporkan pada bulan Desember 2021 bahwa setidaknya 2,6 miliar dolar AS komputer dan komponen elektronik lainnya mengalir ke Rusia dalam tujuh bulan hingga 31 Oktober 2022. Setidaknya 777 juta dolar AS dari produk ini dibuat oleh perusahaan Barat yang chipnya telah ditemukan di sistem senjata Rusia.
Sementara itu, Ankara telah menyeimbangkan hubungan baiknya dengan Moskow dan Kyiv selama perang, mengadakan pembicaraan awal antara kedua belah pihak dan juga membantu menengahi kesepakatan pengiriman biji-bijian dari Ukraina.
Perjalanan Nelson, yang juga menjabat wakil menteri keuangan untuk penanganan terorisme dan intelijen, adalah yang terbaru ke Turki oleh pejabat senior AS. Kunjungan ini diklaim mampu untuk meningkatkan tekanan pada Ankara untuk memastikan penegakan pembatasan AS terhadap Rusia.
Namun tekanan AS itu justru telah membawa beberapa perubahan. Penyedia layanan darat terbesar Turki, Havas, mengatakan kepada maskapai penerbangan Rusia dan Belarusia bahwa mereka mungkin berhenti menyediakan suku cadang, bahan bakar, dan layanan lain untuk pesawat asal AS, sejalan dengan larangan Barat.
Reuters melaporkan pada hari Jumat mengutip surat 31 Januari dari perusahaan tersebut. Pada bulan September, lima bank Turki menangguhkan penggunaan sistem pembayaran Mir Rusia setelah Departemen Keuangan AS menargetkan kepala operator sistem dengan sanksi baru dan memperingatkan mereka yang membantu Moskow agar tidak melewatinya.
Nelson mendesak para bankir Turki untuk melakukan uji tuntas yang ditingkatkan pada transaksi terkait Rusia, dan mencatat dalam pidatonya bahwa oligarki Rusia terus membeli properti dan berlabuh yacht di Turki.
Dalam pembicaraan terpisah dengan perusahaan Turki, Nelson segera menandai cara Rusia diyakini menghindari kontrol Barat untuk memasok kembali plastik, karet, dan semikonduktor yang ditemukan dalam barang ekspor dan digunakan oleh militer, kata pejabat itu.
Orang tersebut menambahkan bahwa setelah mengambil langkah tahun lalu untuk menekan Rusia agar mengakhiri perang, fokus AS sekarang adalah penghindaran. Dan khususnya penghindaran di negara ketiga. Nelson juga menyampaikan pesan serupa di Uni Emirat Arab dan Oman minggu ini, kata Departemen Keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika