REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi peringatan kepada Barat setelah konsulat di Turki ditutup sementara pada pekan lau. Polisi mengatakan tak ada ancaman serius bagi orang asing setelah 15 tersangka anggota ISIS ditahan pada Ahad (5/2/2023). Ia mengatakan Barat akan membayar tindakan yang telah dilakukan.
Ankara memanggil duta besar sembilan negara pada Kamis untuk mengkritik keputusan mereka menutup sementara misi diplomatik dan mengeluarkan peringatan keamanan. Pejabat Turki mengatakan keesokan harinya bahwa negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Jerman, tidak berbagi informasi untuk mendukung klaim mereka atas ancaman keamanan.
"Suatu hari kementerian luar negeri kami memanggil mereka semua dan memberikan ultimatum yang diperlukan, memberi tahu mereka 'Anda akan membayar mahal untuk ini jika Anda terus begini,'" kata Erdogan dalam pertemuan dengan pemuda yang direkam sebelumnya dan disiarkan pada Ahad (5/2/2022).
Bersamaan dengan penutupan, beberapa negara Barat memperingatkan warganya tentang risiko serangan yang meningkat ke misi diplomatik dan tempat ibadah non-Muslim di Turki. Hal ini menyusul serangkaian protes sayap kanan di Eropa dalam beberapa pekan terakhir yang mencakup beberapa insiden pembakaran salinan Alquran.
Dari insiden itu, Turki menangguhkan negosiasi untuk aksesi NATO Swedia dan Finlandia bulan lalu menyusul protes di Stockholm di mana salinan Alquran dibakar. Erdogan mengatakan bahwa negara-negara Barat "bermain untuk (lebih) waktu" dan bahwa "keputusan yang diperlukan" akan diambil selama rapat kabinet hari Senin (6/2/2023), tanpa menjelaskan lebih lanjut.
'Tidak Ada Ancaman konkret'
Sebelumnya pada Ahad (5/2/2023), polisi mengatakan mereka tidak menemukan bukti adanya ancaman nyata terhadap orang asing dalam penahanan 15 tersangka ISIS yang dituduh menargetkan konsulat dan rumah ibadah non-Muslim, lapor media pemerintah.
Anadolu Agency mengutip pernyataan polisi Istanbul yang mengatakan para tersangka telah "menerima instruksi untuk tindakan yang menargetkan konsulat Swedia dan Belanda, serta tempat ibadah Kristen dan Yahudi".
Sementara hubungan tersangka dengan kelompok jihadis dikonfirmasi, "tidak ditemukan ancaman nyata terhadap orang asing," kata pernyataan itu.
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengulangi pada hari Sabtu frustrasi Turki dengan apa yang dikatakannya sebagai kelambanan Swedia terhadap entitas yang dituduh Ankara melakukan kegiatan teroris. Semua 30 anggota NATO harus meratifikasi pendatang baru.
Turki, Swedia dan Finlandia menandatangani perjanjian pada bulan Juni yang bertujuan untuk mengatasi keberatan Ankara atas saat NATO mereka, dengan negara-negara Nordik berjanji untuk mengambil garis keras terutama anggota lokal Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang, yang mengangkat senjata melawan negara Turki pada tahun 1984.
Ikuti Whatsapp Channel Republika