REPUBLIKA.CO.ID, KHARTUM -- Militer yang berkuasa di Sudan menyelesaikan peninjauan perjanjian dengan Rusia untuk membangun pangkalan angkatan laut di Laut Merah di negara Afrika itu. Laporan ini dikonfirmasi oleh dua pejabat Sudan pada Sabtu (11/2/2023).
Mereka mengatakan, kesepakatan itu sedang menunggu pembentukan pemerintahan sipil dan badan legislatif untuk diratifikasi sebelum berlaku. Para pejabat mengatakan, Moskow memenuhi tuntutan terbaru Khartum, termasuk menyediakan lebih banyak senjata dan peralatan.
“Mereka menghapus semua kekhawatiran kami. Kesepakatan itu baik-baik saja dari pihak militer,” kata seorang pejabat.
Para pejabat tidak memberikan rincian lebih lanjut dan berbicara tanpa menyebut nama untuk membahas pertimbangan internal. Seorang juru bicara militer Sudan menolak berkomentar.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan pada Kamis (9/2/2023), kesepakatan itu masih membutuhkan ratifikasi oleh badan legislatif Sudan yang belum dibentuk. Sudan saat ini tidak memiliki parlemen sejak pemberontakan rakyat memaksa militer menggulingkan otokrat lama Omar al-Bashir pada April 2019. Negara itu telah terperosok dalam kekacauan politik sejak kudeta militer Oktober 2021 menggagalkan transisi jangka pendeknya menuju demokrasi.
Kesepakatan yang muncul pada Desember 2021 yang dicapai pada masa pemerintahan al-Bashir. Perjanjian tersebut memungkinkan Rusia untuk mendirikan pangkalan angkatan laut dengan kapasitas hingga 300 tentara dan secara bersamaan menjaga hingga empat kapal angkatan laut, termasuk yang bertenaga nuklir, di Pelabuhan Sudan yang strategis di Laut Merah.
Pangkalan itu akan memastikan kehadiran angkatan laut Rusia di Laut Merah dan Samudra Hindia. Kehadiran pengakalan ini, menurut Mantan kepala angkatan udara Rusia Viktor Bondarev, bisa menyelamatkan kapal-kapalnya dari kebutuhan perjalanan panjang untuk mencapai daerah itu.
Sebagai ganti dari peluang ini, Rusia akan memberi Sudan senjata dan peralatan militer. Perjanjian tersebut berlaku selama 25 tahun, dengan perpanjangan otomatis selama 10 tahun jika tidak ada pihak yang keberatan.
Pada Juni 2021, Kepala Staf Umum Sudan Jenderal Mohammed Othman al-Hussein mengatakan kepada stasiun televisi lokal bahwa Khartoum akan meninjau perjanjian tersebut. Pada Februari tahun lalu, Komandan Pasukan Dukungan Cepat paramiliter yang kuat Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo mengadakan pembicaraan dengan pejabat senior Rusia di Moskow.
Kembali dari perjalanan selama seminggu, Dagalo mengatakan, negaranya tidak keberatan dengan Rusia atau negara lain mana pun yang mendirikan pangkalan di wilayahnya karena tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional Sudan. “Jika ada negara yang ingin membuka pangkalan dan itu demi kepentingan kami dan tidak mengancam keamanan nasional kami, kami tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan siapa pun, Rusia atau lainnya,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika