REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada pada Selasa (14/2/2023) mengungkapkan rencana negaranya membeli peluru kendali jarak jauh Tomahawk dari Amerika Serikat (AS). Jepang akan membeli rudal Tomahawk dalam satu kali pembelian pada tahun fiskal 2023 ketimbang beberapa tahun seperti rencana sebelumnya.

Dalam sebuah konferensi pers, Hamada tidak menjelaskan alasan perubahan rencana itu atau menyebutkan berapa banyak pemerintah Jepang membeli peluru kendali jarak jauh buatan AS itu. Dia hanya mengatakan bahwa Jepang mempertimbangkan pengadaan jumlah yang dibutuhkan tahun ini mulai April.

Menurut seorang sumber pemerintah kepada kantor berita Kyodo, Jepang mempertimbangkan membeli sekitar 500 unit Tomahawk. Langkah tersebut diambil pemerintah dengan tujuan meningkatkan daya tangkal negara itu dengan cara mendapatkan kemampuan melancarkanserangan balik seperti disebutkan dalam dokumen tiga kunci keamanan yang direvisi pada Desember di tengah agresivitas militer Cina dan ancaman rudal serta nuklir Korea Utara.

Dokumen itu menyatakan rudal Tomahawkyang memiliki daya jangkauserangan sampai1.600 kilometer sampai mencapai pesisir Cina, akan meningkatkan kemampuan dalam menyerang sasaran-sasaran di dalam wilayah musuh jika terjadi keadaan darurat, sampai Jepang menggelarkan rudal buatannya sendiri.

Sumber tersebut sebelumnya mengatakan bahwa Tokyo juga berkonsultasi dengan Washington untuk menjajaki kemungkinan memajukan mulainya pengerahan rudal jelajah domestik dari tahun fiskal yang sudah dijadwalkan saat ini pada 2026.

Rancangan anggaran awal untuk tahun fiskal 2023 yang diputuskan oleh Kabinet Perdana Menteri Fumio Kishida pada Desember itu akan menyisihkan 211,3 miliar yen (sekitar Rp 24,3 triliun) untuk pengadaan rudal Tomahawk.

Tomahawk terkenal digunakan pada Perang Teluk 1991 dan Perang Irak 2003.

Ikuti Whatsapp Channel Republika