REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan menghadapi tantangan untuk membuat kebijakan yang mensejahterakan populasi lanjut usia atau lansia. Salah satu kebijakan yang menjadi perdebatan adalah pencabutan fasilitas naik kereta bawah tanah gratis bagi lansia.
Tumpangan gratis telah dinikmati secara nasional oleh mereka yang berusia 65 tahun ke atas selama empat dekade. Kebijakan ini bertujuan agar warga lanjut usia tetap aktif.
Namun, kebijakan kereta bawah tanah gratis untuk para lansia telah menjadi masalah politik yang pelik, karena populasi Korea Selatan menua dengan cepat dan biaya pengoperasian kereta bawah tanah melonjak.
Sejauh ini tidak ada pembicaraan untuk menghilangkan manfaat sama sekali. Tetapi beberapa kota yang mengoperasikan kereta bawah tanah mengancam kenaikan tarif yang curam atau pencabutan usia yang memenuhi syarat kecuali pemerintah nasional menanggung sebagian biayanya. Kementerian Keuangan menentang rencana tersebut. Sengketa ini merupakan bagian dari tantangan yang lebih luas bagi ekonomi terbesar keempat di Asia.
Biaya kesejahteraan manula di Korea Selatan melonjak. Ada perdebatan untuk menaikkan usia pensiun di atas 60 tahun dan memastikan skema pensiun nasional yang berkelanjutan.
Kebijakan kesejahteraan lansia membuat Presiden Yoon Suk-yeol dalam kebingungan. Dia menjanjikan konsolidasi fiskal saat menjabat pada Mei. Dia juga menganggap pemilih lansia sebagai basis dukungan utama.
Warga Korea Selatan telah mengalmi kenaikan inflasi pada level tertinggi dalam 24 tahun, dan kenaikan harga utilitas yang tajam. Ekonomi Korea Selatan pada kuartal terakhir membukukan kontraksi pertamanya dalam lebih dari dua tahun.
Beberapa anggota partai People Power yang berkuasa telah memperingatkan bahwa pengurangan tunjangan kereta bawah tanah untuk lansia tidak akan membantu peluang mereka dalam pemilihan parlemen tahun depan. Partai tersebut berusaha untuk merebut kembali mayoritas di parlemen sehingga Yoon dapat mendorong agenda reformasinya.
Park Gyung-sun yang berusia 71 tahun bekerja sebagai kurir untuk mengirimkan bunga, dokumen, dan paket lainnya di sekitar Seoul. Ini adalah pekerjaan populer di kalangan warga lanjut usia yang berhak naik kereta bawah tanah di Seoul secara gratis.
Pekerjaan itu, dijuluki "pengiriman perak" di Korea Selatan. Melalui pekerjaan ini, Park dapat mengantongi penghasilan hingga 700.000 won atau 550 dolar AS per bulan.
"Ini menyenangkan dan bagus untuk kesehatan saya. Tapi sejujurnya, saya tidak akan melakukannya jika naik kereta bawah tanah tidak gratis karena tidak banyak uang yang tersisa untuk saya," kata Park kepada Reuters.
Lebih dari 18 persen dari 51 juta penduduk Korea Selatan berusia 65 tahun atau lebih. Proporsi itu diproyeksikan mencapai 30 persen pada 2035 dan 40 persen pada 2050.
Di wilayah Seoul hampir 3,7 juta orang berusia 65 tahun atau lebih. Seoul mencatat 233 juta tumpangan gratis tahun lalu. Perusahaan kereta bawah tanah, Seoul Metro harus menanggung biaya sekitar 315 miliar won atau 250 juta dolar AS untuk lansia. Jumlah ini setara dengan 30 persen dari utangnya.
Pada Desember, Seoul meluncurkan rencana untuk menaikkan tarif kereta bawah tanah untuk pertama kalinya sejak 2015, sebanyak 30 persen. Namun fasilitas gratis untuk lansia akan tetap berlaku.
"Kenaikan tarif yang direncanakan hanya dapat diminimalkan jika setidaknya ada bantuan negara," Wali Kota Seoul, Oh Se-hoon dalam konferensi pers pekan lalu
Oh mencatat kebijakan tumpangan gratis telah diberlakukan di sejumlah kita oleh mantan diktator militer Chun Doo-hwan pada awal 1980-an. Kementerian Keuangan telah mendanai pembangunan dan peningkatan sistem kereta bawah tanah. Sementara setiap kota harus menangani biaya operasional.
"Dalam kasus Seoul, mereka sebenarnya berada dalam posisi keuangan yang jauh lebih solid daripada negara, dan mengingat situasi itu, saya pikir terlalu banyak meminta negara untuk bertanggung jawab atas hal ini," ujar Wakil Menteri Keuangan Bang Ki-sun kepada Reuters.
Sementara itu, Kota Daegu akan mempertimbangkan untuk meningkatkan usia minimum yang memenuhi syarat secara bertahap menjadi 70 tahun. Kota lain, Daejeon, sedang melihat kebijakan serupa.
Menurut jajak pendapat Gallup yang dirilis minggu lalu, 60 persen warga Korea mendukung peningkatan usia minimum untuk tunjangan warga lanjut usia termasuk naik kereta bawah tanah gratis menjadi 70 tahun. Sementara 34 persen persen menentangnya. Kantor Kepresidenan mengatakan, Kementerian Kesejahteraan akan meninjau apakah pemerintah daerah berhak untuk mengubah tingkat kelayakan usia minimum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
