Kamis 16 Feb 2023 14:28 WIB

Penduduk Permukiman Liar Yahudi Bersorak Atas Keputusan Legalisasi Pemerintah Israel

Pemerintahan Benjamin Netanyahu melegalkan sembilan permukiman liar.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani
Desa Khan al-Ahmar, Palestina yang akan digusur Israel untuk perluasan permukiman yahudi
Foto: The Jerussalem Post
Desa Khan al-Ahmar, Palestina yang akan digusur Israel untuk perluasan permukiman yahudi

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Para pemukim Israel bersorak gembira setelah pemerintah memberikan persetujuan retroaktif atas permukiman liar di wilayah pendudukan Tepi Barat. Pekan ini, Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melegalkan sembilan permukiman liar.

Mendengar berita dari pemerintah pada Ahad (12/2/2023) malam, para pemuda di permukiman liar Beit Hogla bersorak gembira dan berdansa. Di Beit Hogla, terdapat sekelompok rumah mobil yang menampung sekitar 35 keluarga. Rumah mobil ini tertata rapi di dekat jalan gurun.

"Kami meneteskan air mata. Sangat menyenangkan," kata Yagel Shmuel (31 tahun), seorang ayah empat anak yang  tinggal di Beit Hogla tujuh tahun lalu bersama empat keluarga lainnya.

Shmuel mengatakan, legalisasi tersebut akan mempermudah pengaspalan jalan, dan membangun sekolah untuk 100 anak di pemukiman. "Kami berharap keputusan pemerintah akan membawa banyak keluarga dan kami dapat membangun pemukiman besar di sini," ujarnya.

Sejak perang 1967, Israel telah mendirikan sekitar 140 pemukiman di tanah yang diinginka  Palestina sebagai inti dari negara masa depan.  Selain pemukiman resmi, kelompok pemukim telah membangun banyak permukiman liar tanpa izin pemerintah.

Legalisasi sembilan permukiman liar ini adalah keputusan pertama untuk pemerintahan nasionalis Netanyahu.

Pejabat Palestina mengecam langkah itu sebagai provokasi dan meminta kekuatan dunia untuk mengubah kecaman lisan menjadi tindakan terhadap Israel.

Sebagian besar kekuatan dunia menganggap permukiman yang dibangun di wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967 adalah ilegal menurut hukum internasional. Perluasan permukiman dinilai sebagai penghalang perdamaian, karena menggerogoti tanah yang diklaim Palestina untuk negara masa depan.

Israel membantah bahwa permukiman itu ilegali. Israel mengatakn, tanah itu memiliki ikatan dengan Alkitab dan sejarah di Tepi Barat, yang disebut sebagai Yudea dan Samaria dalam Alkitab.

Pemukim ideologis percaya bahwa mereka adalah pelopor penebusan tanah yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang Yahudi.  Pengesahan permukiman liar adalah salah satu janji utama yang dibuat Netanyahu kepada para pemimpin mereka dalam kesepakatan koalisi setelah pemilihan 1 November. Lebih dari 450.000 orang, atau kurang dari 5 persen populasi Israel adalah pemukim Yahudi di Tepi Barat.

"Ini adalah hal terpenting yang kita miliki," kata Shmuel.

Sementara para pemimpin partai pro-pemukim Religious Zionism dan Jewish Power merayakan legalisasi permukiman liar dengan menggunduli kebun anggur pada Rabu (15/2/2023). Pemimpin partai Religious Zionism, Bezalel Smotrich yang merupakan menteri keuangan, mengecam pencabutan itu. Dia menyalahkan Menteri Pertahanan Yoav Gallant karena mengabaikan kesepakatan koalisi yang memberinya peningkatan kekuasaan di Tepi Barat atas perluasan permukiman.

Rekaman video menunjukkan beberapa polisi perbatasan memukuli pemukim yang mencoba menghentikan penggusuran. Hal ini semakin memperburuk keadaan Smotrich dan sekutunya, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.

"Ini bukan yang kami harapkan. Kami bergabung dengan pemerintah ini berdasarkan janji Perdana Menteri Netanyahu bahwa ini akan menjadi pemerintahan sayap kanan penuh," kata Ben-Gvir dalam sebuah pernyataan.

 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement