REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel, Tom Nides, mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak terburu-buru melakukan perombakan yudisial yang menuai kontroversi. Perombakan itu dapat mempersulit Washington untuk membantu Israel mempromosikan hubungan dengan Arab Saudi atau Iran.
Selama berminggu-minggu, pemerintahan Netanyahu telah mengusung reformasi peradilan. Para kritikus mengatakan, reformasi ini membahayakan keseimbangan demokrasi Israel. Parlemen Israel pada Senin (20/2/2023) akan mengadakan pemungutan suara pertama pada RUU yang akan meningkatkan pengaruh pemerintah dalam memilih hakim, sementara menetapkan batas kekuasaan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan undang-undang atau aturan terhadap eksekutif.
"Kami memberi tahu Perdana Menteri, seperti yang saya katakan kepada anak-anak saya, injak rem, pelan-pelan, cobalah untuk mendapatkan konsensus, kumpulkan semua pihak," kata Duta Besar Tom Nides dalam CNN podcast The Axe Files yang tayang pada Sabtu (18/2/2023) malam.
Nides menekankan bahwa Israel mendapat dukungan keamanan dari Amerika Serikat, termasuk dukungan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nides juga mengatakan, harapan Netanyahu untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Arab Saudi atau berurusan dengan program nuklir Iran akan dipertaruhkan.
"Perdana Menteri ingin melakukan hal-hal besar. Dia memberi tahu kami bahwa dia ingin melakukan hal-hal besar. Saya berkata kepadanya, kepada perdana menteri ratusan kali, kita tidak bisa menghabiskan waktu dengan hal-hal yang ingin kita kerjakan bersama jika halaman belakang Anda terbakar," ujar Nides.
Sejauh ini tidak ada tanggapan dari Netanyahu. Tetapi Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli mengatakan kepada penyiar publik Israel Kan, agar AS tidak ikut campur urusan negara lain.
"Saya memberi tahu duta besar Amerika, Anda menginjak rem. Urus urusan Anda sendiri. Anda tidak berdaulat di sini untuk membahas reformasi peradilan. Kami senang mendiskusikan masalah diplomatik dan keamanan dengan Anda, tetapi hormati demokrasi kami," ujar Chikli.
Presiden Isaac Herzog sedang mencoba untuk menyatukan pemerintah dan oposisi untuk menyetujui reformasi hukum dan membekukan undang-undang pada rencana saat. Menurut jajak pendapat, dukungan terhadap reformasi peradilan relatif kecil. Reformasi peradilan ini telah memicu protes nasional.
Netanyahu mengatakan, perubahan diperlukan untuk memulihkan keseimbangan antara pemerintah, Knesset, dan peradilan. Beberapa koalisi Netanyahu dituduh elitisme dan melampaui batas kekuasaannya untuk ikut campur dalam politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika