REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Taliban akan melanjutkan rencana untuk mengubah bekas pangkalan militer asing menjadi zona ekonomi khusus. Penjabat Wakil Perdana Menteri untuk Urusan Ekonomi, Mullah Abdul Ghani Baradar mengatakan, rencana percontohan akan mulai mengubah pangkalan militer di Ibu Kota Kabul dan di Provinsi Balkh utara.

"Setelah diskusi menyeluruh, diputuskan bahwa Kementerian Perindustrian dan Perdagangan harus secara bertahap menguasai pangkalan militer yang tersisa dari pasukan asing dengan tujuan mengubahnya menjadi zona ekonomi khusus," kata Mullah Baradar dalam sebuah pernyataan.

Perekonomian Afghanistan telah terpuruk sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, ketika pasukan asing ditarik dari Kabul setelah 20 tahun perang. Kembalinya Taliban memicu pemotongan dana pembangunan, pembekuan aset bank sentral asing, dan sanksi yang diberlakukan pada sektor perbankan.

Keputusan Taliban untuk melarang perempuan bekerja di LSM asing mendorong banyak lembaga bantuan menghentikan sebagian operasinya. Sementara jutaan orang Afghanistan bergantung pada bantuan kemanusiaan.

Taliban mengatakan, mereka fokus untuk meningkatkan swasembada ekonomi melalui perdagangan dan investasi.  Beberapa investor asing telah menyatakan keprihatinannya atas serangkaian serangan, termasuk di sebuah hotel yang populer di kalangan pengusaha Cina. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Di sisi lain, Bank Dunia mencatat bahwa ekspor Afghanistan meningkat dan kepemimpinan Taliban berhasil menjaga pendapatan tetap stabil pada 2022.

Ikuti Whatsapp Channel Republika