REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sebuah draf resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menghentikan permukiman Yahudi di Palestina, yang akan digelar pada Senin (20/2/2023) telah dibatalkan. Sebuah laporan menyebutkan lobi Amerika Serikat (AS) meminta UEA untuk menunda mengajukan resolusi tersebut kepada Dewan Keamanan PBB.
Sebuah rancangan resolusi yang diusulkan UEA menuntut Israel segera menghentikan semua kegiatan permukimannya di wilayah Palestina yang diduduki. Namun AS berusaha menghentikan itu,karena Washington mengklaim sedang mencoba menengahi kesepakatan antara kedua pihak Israel dan Palestina, dalam sebuah laporan yang mengutip pertemuan pejabat AS dan Israel.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mulai mencari solusi untuk menghindari pemungutan suara Dewan Keamanan PBB pekan lalu ketika dia bertemu Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed di Washington.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan pada 14 Februari, “Sekretaris dan Menteri Luar Negeri membahas perkembangan regional baru-baru ini, seperti kebutuhan orang Israel dan Palestina untuk segera mengambil langkah-langkah guna mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut dan memulihkan ketenangan.”
"Blinken kemudian berbicara dengan Menlu UAE selama akhir pekan dan meminta lebih banyak waktu untuk menyelesaikan kesepakatan sebelum UEA bergerak maju dengan resolusi di markas PBB di New York," tulis Reuters mengutip sumber yang bisa dipercaya.
Pada Sabtu, informasi dari Departemen Luar Negeri AS, diplomat AS telah berbicara dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dia menegaskan kembali komitmen AS terhadap solusi dua negara yang dirundingkan dan menentang kebijakan yang membahayakan kelangsungan keduanya.
Dia juga menekankan kebutuhan mendesak bagi Israel dan Palestina untuk mengambil langkah-langkah yang memulihkan ketenangan dan penentangan kuat, terhadap tindakan sepihak yang akan semakin meningkatkan ketegangan.
Pada Ahad (19/2/2023), UEA mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa mereka akhirnya tidak akan mengadakan pemungutan suara pada Senin untuk rancangan resolusi yang mengutuk dan menuntut penghentian kegiatan permukiman Israel di wilayah Palestina. Hal itu dilaporkan Reuters yang mengutip catatan yang dikirim UEA ke rekan-rekan perwakilan Dewan Keamanan PBB.
“Mengingat pembicaraan positif antara pihak-pihak, kami sekarang sedang mengerjakan draf PRST yang akan mengumpulkan konsensus… Oleh karena itu, tidak akan ada pemungutan suara pada draf resolusi pada hari Senin. Sebagian besar bahasa PRST akan diambil dari draf resolusi,” tulis Reuters mengutip isi catatan tersebut.
Kesibukan upaya diplomatik ini terjadi setelah pemerintah Netanyahu baru-baru ini mengesahkan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki dan seminggu sebelumnya mengumumkan rencana untuk membangun rumah baru di permukiman yang sudah mapan.
Rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB, UEA akan menegaskan kembali ilegalnya pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, dan mengutuk setiap upaya aneksasi tanah warga Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
