REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Otoritas Palestina (PA) menuai kecaman dari berbagai partai  oposisi di Palestina termasuk Hamas. Ini terkait keputusan PA menarik draf resolusi di Dewan Kemanan (DK) PBB berisi penentangan perluasan permukiman ilegal Israel. 

Semestinya, pemungutan suara atas draf resolusi itu berlangsung Senin (20/2/2023) tetapi batal menyusul tekanan AS. Sebagai gantinya, muncul pernyataan simbolis.

Sejumlah laporan mengemuka, PA memilih menarik diri karena ada kesepakatan dengan AS. Termasuk adanya janji AS terkait paket bantuan keuangan bagi Palestina serta penundaan pengumuman pembukaan unit baru permukiman baru Israel dan penggusuran rumah warga Palestina. 

Dalam pernyataan bersama, yang dirilis Selasa (21/2/2023) malam, partai-partai itu menegaskan, kesepakatan yang membuat PA menarik diri menegaskan mereka selama ini sekadar menjual ilusi kepada rakyat Palestina. 

‘’Sikap PA menandakan ketergantunagn pada Pemerintah AS yang terlibat dengan pihak  pendudukan melawan rakyat kita,’’ demikian pernyataan bersama tersebut yang dilansir laman berita Aljazirah, Rabu (22/2/2023). 

Kesepakatan yang ditolak secara politik dan nasional ini, ujar mereka,  muncul di tengah eskalasi perjuangan Palestina menentang pendudukan, pemerintah sayap kanan Israel yang fasis.’’Pendekatan yang ditempuh PA mengorbankan rakyat Palestina.’’

Pernyataan ini ditandatangani Hamas, Jihad Islam, juga Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP), and the Palestinian National Initiative. Fatah yang mendominasi PA, tak ikut tanda tangan. 

PA yang memerintah di Tepi Barat sejak Kesepakatan Oslo 1993, belum menyampaikan respons atas pernyataan bersama itu. Namun pada Senin, seorang pejabat Fatah menyampaikan pembelaan atas sikap PA menarik diri dari pemungutan suara draf resolusi di DK PBB. 

Pejabat tersebut menegaskan, langkah yang ditempuh PA untuk memenuhi kepentingan rakyat Palestina. Israel selama ini terus memperluas permukiman, aktivitas yang melanggar Kesepakatan Oslo 1993. 

Kesepakatan yang ditandatangani pemimpin Palestina Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin ini menegaskan, pembuatan permukiman di wilayah pedudukan merupakan tindakan ilegal yang bertentangan dengan hukum internasional. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika