REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Partai Buruh Korea Utara (Korut) diagendakan menggelar rapat pleno pada akhir bulan ini. Perumusan kebijakan pertanian yang tepat akan menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Hal itu telah memicu spekulasi bahwa saat ini Korut kembali dilanda kerawanan pangan.
Laporan yang belum dikonfirmasi mengungkapkan sejumlah warga Korut meninggal karena kelaparan. Namun para ahli mengatakan tidak ada tanda-tanda adanya kematian massal atau kelaparan di negara tersebut. Bencana kelaparan pernah mendera Korut pada pertengahan 1990-an dan menyebabkan ratusan ribu warganya tewas.
Lim Eul-chul, profesor di Kyungnam University’s Institute for Far Eastern Studies di Seoul, Korea Selatan (Korsel), menyangsikan Korut sedang menghadapi kerawanan pangan. Hal itu karena saat ini Pyongyang sedang mengintensifkan pengembangan program nuklirnya.
“(Pemimpin Korut) Kim Jong-un tidak dapat memajukan program nuklirnya secara stabil jika dia gagal menyelesaikan masalah pangan secara mendasar karena dukungan publik akan terguncang,” kata Lim, Sabtu (25/2/2023).
Namun dia meyakini rapat pleno Partai Buruh Korut pada akhir bulan ini akan turut membahas isu pangan. “Pertemuan diadakan untuk memperkuat persatuan internal sambil menyatukan ide-ide untuk mengatasi kekurangan pangan,” ujar Lim.
Sulit untuk mengetahui situasi di internal Korut. Terlebih selama pandemi Covid-19, ia menutup rapat perbatasannya. Hal itu dilakukan karena sistem kesehatan di Korut diduga tak memiliki kemampuan untuk menangani penyebaran pandemi.
Korsel memperkirakan produksi komoditas biji-bijian di Korut tahun lalu mencapai 4,5 juta ton atau turun 3,8 persen dari tahun sebelumnya. Output biji-bijian tahunan telah mencapai sekitar 4,4 juta ton hingga 4,8 juta ton dalam dekade terakhir.
Menurut ekonom senior di GS&J Institute, Kwon Tae-jin, Korut membutuhkan sekitar 5,5 juta ton biji-bijian untuk memberi makan 25 juta penduduknya. Dengan demikian, Korut masih membutuhkan 1 juta ton tambahan biji-bijian. Kwon menjelaskan sekitar setengah dari kesenjangan tersebut biasanya diimbangi dengan pembelian biji-bijian tidak resmi dari Cina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika