REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH – Arab Saudi menerima tawaran kesepakatan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Kerajaan. Persetujuan ini disampaikan Kementerian Keuangan Arab Saudi saat menyampaikan pernyataan anggaran tahunan 2023.
"Penyelesaian beberapa pekerjaan besar untuk proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di kerajaan, dan penerimaan tawaran untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di kerajaan pada 31 Desember 2022," kata Kementerian Keuangan Arab Saudi dalam pernyataannya, dilansir MEED, Senin (27/2/2023).
Itu adalah pertama kalinya otoritas Arab Saudi mengeluarkan pernyataan resmi tentang status proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.
Dalam laporan MEED yang mengutip sumbernya, disebutkan bahwa ada sejumlah pihak penawar yang paling mungkin untuk melakukan kontrak utama dengan Arab Saudi.
Beberapa pihak penawar yang dimaksud ialah China National Nuclear Corporation, Korea Electric Power Corporation (Kepco), dan Rosatom Rusia. Meski begitu, pihak penawar ataupun perusahaan Saudi, King Abdullah City for Atomic & Renewable Energy (KA-Care), tidak mengkonfirmasi informasi itu.
Proyek pembangkit tenaga nuklir di Arab Saudi bernilai miliaran dolar. KA-Care mendapatkan tiga kontrak terpisah untuk pekerjaan penasehat hukum, teknis dan keuangan untuk proyek di awal tahun lalu.
Pada Maret 2022, dilaporkan bahwa Arab Saudi mendirikan perusahaan induk untuk mengembangkan proyek tenaga nuklir di negara tersebut.
Duta Besar Saudi untuk Austria dan perwakilan tetap untuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Pangeran Abdullah bin Khalid bin Sultan, mengatakan, perusahaan induk akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir untuk menghasilkan listrik, desalinasi air laut, dan aplikasi energi panas.
Dia mengatakan, Kerajaan sedang mengerjakan program kerangka kerja untuk energi nuklir selama 2022-2027. Ini mencakup peningkatan kapasitas dan kolaborasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan internasional.
Pembangkit listrik tenaga nuklir pertama yang direncanakan di Kerajaan Arab Saudi ini diharapkan akan dibeli dengan menggunakan model desain dan pembangunan tradisional.
Awal tahun 2022 lalu, Menteri Energi Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Salman al-Saud menyampaikan, Arab Saudi memiliki sumber daya uranium yang ingin dieksploitasi secara transparan melalui kemitraan.
Baca juga: Ketika Sayyidina Hasan Ditolak Dimakamkan Dekat Sang Kakek Muhammad SAW
MEED dalam laporannya pada September 2016, menyebutkan, Arab Saudi saat itu sedang melakukan studi kelayakan teknis dan ekonomi untuk reaktor pertama dan juga melihat kemungkinan lokasi untuk proyek nuklir pertama kerajaan, fasilitas 2.8GW.
Di tahun berikutnya, 2017, disebutkan bahwa KA-Care telah menerima permintaan informasi dari perusahaan AS Westinghouse, EDF Prancis, dan Rosatom Rusia. Selain itu, perusahaan Kepco Korea Selatan dan perusahaan tenaga nuklir China juga telah menanggapi permintaan kualifikasi untuk kontrak utama.
Sementara pada awal bulan ini, Februari 2023, Arab Saudi dan Prancis membahas dan menandatangani perjanjian awal untuk bekerja sama dalam proyek interkoneksi nuklir, hidrogen bersih, energi terbarukan, dan listrik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
