Pemerintah Jepang mengatakan, mengizinkan pernikahan sesama jenis akan mengubah nilai-nilai masyarakat dan keluarga, sehingga harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Hal ini dilihat sebagai indikasi keengganan Kishida untuk mempromosikan persamaan hak bagi orang-orang LGBTQ meskipun dia berjanji untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan beragam dalam masyarakat.
Kampanye untuk persamaan hak bagi orang-orang LGBTQ telah dihalangi, terutama oleh kaum konservatif di Partai Demokrat Liberal. Upaya untuk memberlakukan undang-undang promosi kesadaran kesetaraan menjelang Olimpiade Tokyo 2021 dibatalkan oleh partai tersebut.
Sementara survei menunjukkan, dukungan publik untuk pernikahan sesama jenis meningkat. Namun upaya pemerintah untuk mendukung keragaman seksual di Jepang masih lambat dan perlindungan hukum masih kurang untuk orang-orang LGBTQ. Lesbian, gay, biseksual dan transgender sering menghadapi diskriminasi di sekolah, pekerjaan dan rumah di Jepang. Hal ini menyebabkan banyak orang menyembunyikan identitas seksual mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
