REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Rabu (1/3/2023) waktu setempat menilai Jepang telah berubah dari agresor militeristik di masa lalu menjadi mitra dalam era ini. Pernyataan itu disampaikan Yoon saat memperingati gerakan kemerdekaan rakyat Korea pada 1919 melawan pemerintahan kolonial Jepang selama 1910-1945.
Dilansir kantor berota Kyodo, pernyataan Presiden Korsel itu menunjukkan kesiapan negara itu dalam meningkatkan hubungan bilateral dengan Jepang. Yoon menilai Jepang sebagai mitra yang memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan Korea Selatan, khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ekonomi.
Dia juga mengatakan kerja sama trilateral yang melibatkan Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang menjadi lebih penting dari sebelumnya dalam mengatasi krisis keamanan, termasuk meningkatnya ancaman nuklir Korea Utara. Namun, pidato Yoon itu tidak menyinggung masalah-masalah pelik yang terkait dengan Jepang, seperti kompensasi untuk para pekerja Korea semasaperang.
Hubungan kedua negara memburuk setelah pengadilan tinggi Korea Selatan pada 2018 memerintahkan perusahaan Jepang Mitsubishi Heavy Industries Ltd. dan Nippon Steel Corp membayar kompensasi untuk kerja paksa selama era kolonial.
Kedua perusahaan Jepang itu menolak putusan itu karena pemerintah Jepang mengatakan semua masalah yang berasal dari kolonisasi telah diselesaikan sepenuhnya dan akhirnya di bawah sebuah perjanjian bilateral pada 1965.
Korsel dan Jepang sekarang sedang dalam pembicaraan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada Januari, Seoul mengusulkan bahwa sebuah yayasan Korea Selatan dapat memberikan ganti rugi kepada para penggugat atas nama perusahaan-perusahaan Jepang, namun Seoul juga mendesak Tokyo menanggapi dengan tulus itikad ini.
Tokyo tengah mempertimbangkan untuk mengungkapkan penyesalan berdasarkan pernyataan-pernyataan di masa lalu.
Saat berbicara kepada wartawan pada Selasa (28/2/2023), Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin mengatakan Seoul sedang berupaya menyelesaikan masalah tanpa terus menundanya dan akan segera menyiapkan proposal rasional untuk menyelesaikan masalah ini.
Akan tetapi, pemerintahan Yoon harus bertarung menghadapi oposisi Korea Selatan yang menentang keras setiap proposal yang tidak menjamin kompensasi tunai oleh perusahaan-perusahaan Jepang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika