REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Rabu (1/3/2023) berjanji bahwa pemerintahnya akan mengambil langkah apa pun untuk mendapatkan kembali semua warga Jepang yang diculik oleh Korea Utara pada 1970-an dan 1980-an.
Pernyataan Kishida itu disampaikan dalam satu pertemuan dengan anggota keluarga Jepang korban penculikan yang baru-baru ini menyatakan tidak akan menentang pemberian bantuan kemanusiaan ke Korea Utara jika langkah itu bisa memulangkan lagi para korban penculikan.
Untuk mewujudkan kepulangan segera semua korban penculikan ke Jepang, "Kami akan berupaya sebaik-baiknya untuk mengatasi masalah ini tanpa mengesampingkan opsi apa pun," kata Kishida seperti dilansir kantor berita Kyodo.
Dia menegaskan kembali bahwa dia sangat ingin berbicara langsung dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un "tanpa syarat apa pun". Pada pertemuan tersebut, Takuya Yokota, adik Megumi Yokota, yang diculik saat berusia 13 tahun pada 1977, mendesak Pemerintah Jepang agar memulai negosiasi dengan Korea Utara guna menyelesaikan masalah penculikan tersebut sambil mengupayakan perdamaian antara kedua negara.
Takuya Yokota mengatakan jika Korea Utara segera mengembalikan semua korban penculikan ke Jepang, pemerintah Kishida "seharusnya memberikan bantuan kemanusiaan" kepadaPyongyang "dalam batas-batas sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional" ke negara tersebut.
Pada Februari, sekelompok yang mewakili keluarga korban penculikan dan entitas pendukungnya menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan tidak melanggar sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara, yang terus mengembangkan rudal nuklir dan balistik.
Bersama dengan Asosiasi Nasional untuk Penyelamatan Orang Jepang yang Diculik oleh Korea Utara, kelompok pimpinan Takuya Yokotaitu lama bersikukuh dengan pendirian bahwa semua warga negara Jepang yang diculik oleh Pyongyangharus segera dipulangkan.
Kedua kelompok mengungkapkan bahwa anggota-anggotanya akan mengunjungi Amerika Serikat pada Mei tahun ini untuk meminta pemerintahan Presiden AS Joe Biden agar mendukung terwujudnya pertemuan tingkat tinggi antara Jepang dan Korea Utara.
Pada Senin (27/2/2023), Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno mengatakanJepang tidak akan mengesampingkan kemungkinan menawarkan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara jika langkah tersebut efektif dalam menyelesaikan masalah penculikan.
Matsuno, yang merangkap sebagai menteri yang menangani masalah penculikan sejak Oktober 2021, turut mengikuti pertemuan yang diadakan Rabu itu. Korban penculikan bernama Megumi Yokota adalah satu di antara 17 warga negara Jepang yang resmi diakui pemerintah telah diculik oleh Korea Utara pada 1970-an dan 1980-an.
Menyusul kembalinya lima korban penculikan ke Jepang pada 2002, Tokyo meminta pemulangan segera untuk 12 korban lainnya. Jepang juga menuduh Korea Utara terlibat dalam banyak kasus orang hilang lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika