Ahad 05 Mar 2023 10:40 WIB

Cina Dorong Perusahaan Pimpin Inovasi Teknologi

Cina ingin sains dan teknologi bertujuan untuk membangun kekuatan negara.

Perdana Menteri China Li Keqiang berbicara pada sesi pembukaan Kongres Rakyat Nasional China (NPC) di Aula Besar Rakyat di Beijing, Minggu, 5 Maret 2023.
Foto: AP Photo/Ng Han Guan
Perdana Menteri China Li Keqiang berbicara pada sesi pembukaan Kongres Rakyat Nasional China (NPC) di Aula Besar Rakyat di Beijing, Minggu, 5 Maret 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengungkapkan kebijakan sains dan teknologi harus bertujuan untuk membangun kekuatan dan kemandirian negara. Perusahaan diminta memimpin dalam mendorong inovasi.

Negara itu secara efektif melawan upaya eksternal untuk menekan dan menahan pembangunan Cina selama lima tahun terakhir dengan mempromosikan pengembangan ekonomi riil melalui inovasi dan mendorong pendorong pertumbuhan baru.

Baca Juga

"Kebijakan ilmiah dan teknologi harus bertujuan untuk membangun kekuatan dan kemandirian negara kita dalam sains dan teknologi," kata Li Keqiang dalam laporan kerjanya pada pembukaan pertemuan tahunan parlemen China, Ahad (5/3/2023).

"Sistem baru untuk memobilisasi sumber daya secara nasional harus ditingkatkan, kita harus lebih memanfaatkan peran pemerintah dalam mengumpulkan sumber daya untuk membuat terobosan teknologi utama dan perusahaan harus menjadi aktor utama dalam inovasi," tambahnya.

China berada di bawah tekanan yang meningkat dari AS, yang mengutip keamanan nasional dalam membatasi akses ke semikonduktor China dan teknologi kecerdasan buatan. Presiden Xi Jinping mendesak negara itu untuk memperkuat kemandiriannya dalam sains dan teknologi dan terus berjuang sebagai kekuatan teknologi global.

Li mengatakan China harus mempercepat penelitian dan pengembangan teknologi mutakhir dan mempromosikan penerapannya. Pengembangan ekonomi platform harus didukung dan pengawasan rutin harus dilakukan, tambahnya.

Ekonomi platform terdiri dari perusahaan teknologi terbesar China, seperti Alibaba Group dan Tencent Holdings. Perusahaan-perusahaan semacam itu menjadi target dari tindakan keras peraturan lama yang menurut Beijing sekarang sedang dilonggarkan.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement