REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan undang-undang mengenai kesetaraan gender. Legislasi ini mempromosikan perwakilan yang lebih setara antara perempuan dan pria di lingkup politik, bisnis, dan ruang publik lainnya.
UU Kesetaraan Keterwakilan ini akan menerapkan langkah-langkah agar perwakilan antara perempuan dan laki-laki di pemilihan umum, dewan direksi di perusahaan besar, dan dewan asosiasi profesional memiliki jumlah setara.
Pengumuman ini Sanchez sampaikan dalam pertemuan Partai Sosialis jelang Hari Perempuan Internasional, 8 Maret. Legislasi ini akan disepakati di rapat kabinet Selasa (7/3/2023) sebelum kemudian akhirnya dibahas parlemen.
"(Pemerintah) tidak hanya mengambil langkah maju mendukung feminisme, tapi juga masyarakat Spanyol secara keseluruhan," kata Sanchez, Sabtu (4/3/2023). Ini langkah terbaru pemerintah sayap kiri Spanyol dalam mendorong kesetaraan.
Pada Desember lalu, anggota parlemen meloloskan undang-undang hak transgender. Spanyol juga negara pertama di Eropa yang meloloskan undang-undang kesehatan seksual dan reproduktif, yang menawarkan perempuan datang bulan untuk cuti dan dibayar anggaran pemerintah.
"Jika mereka mewakili setengah masyarakat, maka setengah kekuatan politik dan ekonomi milik perempuan," kata Sanchez.
Undang-undang Kesetaraan Keterwakilan mewajibkan perusahaan dengan 250 lebih karyawan dan pendapatan tahunan di atas 50 juta euro memiliki 40 persen perempuan di jajaran manajemennya.
Jumlah kandidat pria dan wanita yang ditawarkan partai politik dalam pemilihan umum juga harus setara. Tujuannya meningkatkan kesetaraan gender di parlemen. Saat ini perempuan hanya menguasai 44 persen kursi di Kongres dan 39 persen di Senat.
Asosiasi profesional juga wajib memberikan 40 persen kursi untuk perempuan di dewannya. Serta menjadi juri pada setiap penghargaan yang didanai anggaran pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika