REPUBLIKA.CO.ID, MADRID – Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanches mengumumkan undang-undang (UU) kesetaraan gender atau The Equal Representation Law, Sabtu (4/3/2023). Lewat UU tersebut, Spanyol menginginkan representasi perempuan dan laki-laki yang lebih setara di berbagai bidang, termasuk politik dan bisnis.
Sanchez mengumumkan UU tersebut saat menghadiri rapat umum Partai Buruh Sosialis Spanyol menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret. The Equal Representation Law akan disetujui selama rapat kabinet pada Selasa (7/3/2023) mendatang sebelum dibawa ke parlemen untuk dibahas lebih lanjut. “(Pemerintah) tidak hanya mengambil langkah mendukung feminisme, tapi mendukung masyarakat Spanyol secara keseluruhan,” ujar Sanchez.
Namun dia tetap menegaskan dukungannya agar perempuan mengambil lebih banyak ruang di berbagai bidang dan lini. “Jika mereka mewakili setengah dari masyarakat, setengah dari kekuatan politik dan ekonomi harus menjadi milik perempuan,” ucap Sanchez.
The Equal Representation Law akan mewajibkan perempuan menjadi 40 persen dari manajemen perusahaan mana pun yang terdaftar dengan lebih dari 250 pekerja dan omzet tahunan sebesar 50 juta euro. Dalam politik, UU tersebut bakal mewajibkan partai menawarkan kandidat pria dan wanita dalam jumlah yang sama selama pemilu. Tujuan yakni agar meningkatkan paritas gender di parlemen. Saat ini perempuan mengisi 44 persen Kongres dan 39 persen Senat.
Di bawah UU tersebut, asosiasi-asosiasi profesional akan diharuskan memiliki setidaknya 40 persen wanita di dewan mereka. The Equal Representation Law adalah produk hukum terbaru dari pemerintahan koalisi sayap kiri Spanyol yang bertujuan meningkatkan kesetaraan. Pada Desember tahun lalu, Spanyol meloloskan UU tentang hak transgender.
Tahun lalu Spanyol juga menerbitkan UU perintis yang mencakup kesehatan seksual dan reproduksi. Lewat UU tersebut, Negeri Matador menjadi negara pertama di Eropa yang menawarkan cuti berbayar bagi perempuan yang dicengkeram sakit dan nyeri selama menstruasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika