REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA - Ketua Senat Kolombia Roy Barreras pada Senin (6/3/2023) waktu setempat mendesak pemerintah negara ini agar menghentikan sementara perundingan dengan pengedar narkoba karena berdapat berdampak buruk kepada upaya mewujudkan perdamaian menyeluruh di Kolombia.

Seruan dari Barreras yang merupakan mitra politik Presiden Gustavo Petro itu disampaikan di tengah mencuatnya skandal yang melibatkan saudara dan anak sulung Petro, yang diduga menerima dana dari terduga pengedar narkoba yang ingin memanfaatkan kebijakan perdamaian menyeluruh.

"Saya meminta pemerintah agar menangguhkan semua dialog, pembicaraan, atau perundingan baik formal maupun informal dengan para pengedar narkoba," kata Barreras dalam konferensi pers.

Dia menilai tak perlu ada perundingan dengan pengedar narkotika karena bisa menodai tujuan mulia kebijakan perdamaian menyeluruh itu.

Jaksa agung Kolombia sudah menggelar penyelidikan terhadap anak sulung Petro, Nicolas Petro Burgos, dan saudaranya, Juan Fernando Petro dalam dugaan kasus yang dibantah kedua orang ini.

Kebijakan perdamaian menyeluruh adalah upaya mengakhiri konflik bersenjata di negara tersebut yang telah berlangsung selama hampir enam dasawarsa dan merenggut ratusan ribu korban jiwa.

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Petro memberikan kesempatan kepada organisasi-organisasi kriminal untuk menyerah baik-baik dan menjanjikan keringanan hukuman jika bersedia menyerahkan semua pendapatan haram mereka dan membeberkan jalur perdagangan kokain mereka.

Barreras menegaskan, geng narkoba bisa memanfaatkan kesempatan itu begitu rancangan undang-undang pemerintah disahkan oleh Kongres Kolombia.

Petro memulai lagi perundingan perdamaian dengan gerilyawan Tentara Pembebasan Nasional (ELN) dan akan berunding terpisah dengan dua faksi pecahan FARC yang membelot setelah organisasi induknya menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah dan mengakhiri gerilya pada 2016.

Sementara itu, Komisioner Tinggi untuk Perdamaian Kolombia Danilo Rueda mengakui ada rumor mengenai sejumlah pengacara yang berunding dengan pengedar narkoba atas nama kebijakan perdamaian menyeluruh itu.

Rueda juga menafikan baik dia maupun presiden tak ada sangkut-pautnya dengan dugaan tindakan ilegal tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika